BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru melaksanakan tes urine bagi seluruh pegawai di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai bagian dari Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari, mulai Senin (17/11/2025) hingga Selasa (2/12/2025).
Tes urine tersebut bertujuan memastikan lingkungan kerja Pemko Banjarbaru tetap sehat, bersih, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, sekaligus memperkuat komitmen menuju Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Agamis, Sejahtera).
Pelaksanaan kegiatan dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Banjarbaru, dengan dukungan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru sebagai pelaksana teknis pemeriksaan serta Dinas Kesehatan yang menyediakan tenaga medis.
Selama pelaksanaan, tim gabungan mendatangi masing-masing SKPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pegawai diwajibkan melalui tahapan registrasi, menerima penjelasan teknis, kemudian menjalani pengambilan sampel urine menggunakan alat uji cepat (rapid test) yang diawasi sesuai standar operasional prosedur (SOP) BNN.
Kepala Bakesbangpol Banjarbaru, Hidayaturrahman, mengatakan tes urine massal ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
“P4GN tidak bisa hanya bersifat seremonial. Tes urine ini adalah wujud komitmen pemerintah memastikan ASN dan pegawai non-ASN tetap disiplin, berintegritas, dan bebas dari narkoba,” ujarnya.
Ia menambahkan, selama 10 hari pelaksanaan, kegiatan berjalan tertib dan lancar. Saat ini, hasil pemeriksaan dari seluruh SKPD masih dalam proses rekapitulasi oleh Bakesbangpol bersama BNN Kota Banjarbaru.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai terhadap bahaya narkotika sekaligus memperkuat pembentukan sumber daya manusia aparatur yang sehat, profesional, dan berkualitas. Pemko Banjarbaru juga memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Editor : Fauzan Ridhani