Massa yang menuntut audiensi di dalam gedung bentrok dengan aparat kepolisian setelah negosiasi menemui jalan buntu.
Kericuhan bermula saat ratusan mahasiswa bernegosiasi untuk berdialog di dalam gedung kantor DPRD Kalsel.
Negosiasi disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Kalsel Supian HK yang telah menghampiri massa aksi di lapangan parkir.
Politisi Partai Golkar tersebut menyatakan sepakat atas aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa, termasuk soal penolakan Taman Nasional Meratus.
"Saya apa pun itu sependapat. Tadi saya juga sudah sempat dengarkan semuanya. Termasuk Taman Nasional Meratus saya tanda tangan menolak," ujar Supian HK.
Ketua DPRD dua periode ini menawarkan agar 10 perwakilan masuk untuk berdialog di dalam gedung.
Namun para pengunjuk rasa menolak dengan alasan mereka semua bagian dari satu kesatuan.
"Berapa jumlah kita? Satu!" sahut massa aksi serempak.
Negosiasi berlangsung alot. Setelah beberapa waktu ditunggu, kesepakatan menemui jalan buntu.
Massa yang marah mencoba memaksa masuk ke dalam melalui pintu gerbang gedung DPRD Kalsel.
Setibanya di pintu gerbang, massa langsung disambut kawalan barikade kepolisian beratribut lengkap.
Mahasiswa dan aparat terlibat aksi saling dorong hingga terjadi kericuhan.
Massa aksi sempat berhasil ditekan mundur oleh aparat keamanan.
Sementara itu, petugas kepolisian dihujani lemparan botol dari para pengunjuk rasa yang berusaha memaksa masuk.
Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Adi Jayadi membenarkan bahwa negosiasi untuk membawa massa beraudiensi di dalam Rumah Banjar sempat berlangsung.
Kedua belah pihak sepakat untuk beraudiensi di dalam, meski yang berkesempatan berbicara hanya perwakilan.
"Kemudian saat turun lagi ke bawah disampaikan ada perbedaan ruangan, saya rasa tidak sesuai sehingga kami paksa masuk," ungkapnya.
Adi mengecam tindakan aparat yang dinilai represif saat mengamankan aksi unjuk rasa.
Ia menegaskan akan ada aksi susulan hingga tuntutan mereka benar-benar diakomodir oleh para legislator.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Demonstran membawa empat tuntutan utama. Pertama, penolakan terhadap KUHAP yang baru disahkan DPR RI.
Mereka menilai beberapa pasal dalam KUHAP terbaru tidak mengarah kepada kepentingan masyarakat.
"Perluasan wewenang Polri, penyidik lebih besar sehingga tidak sesuai dengan narasi keamanan terhadap putusan-putusan yang dihadirkan," cetus Adi.
Kedua, penanganan tambang ilegal di Kalsel yang dinilai masih menimbulkan banyak masalah di beberapa kabupaten.
Ketiga, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang belakangan kerap menyulitkan masyarakat.
Keempat, pengesahan UU Masyarakat Adat yang bersifat prorakyat.
Menanggapi kericuhan tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) Muhammad Jaini menyatakan para legislator telah menghampiri massa aksi, termasuk sejumlah anggota dewan lainnya.
Sekwan menjelaskan bahwa kantor DPRD tak dapat menampung jumlah massa yang begitu banyak akibat keterbatasan fasilitas.
"Mungkin pada akhirnya kesepakatan tidak tercapai sehingga terjadi sedikit insiden," beber Jaini.
Massa aksi yang tak puas sempat melakukan aksi bakar spanduk di depan DPRD Kalsel.
Hingga menjelang matahari tenggelam mereka perlahan meninggalkan Rumah Banjar. (*)
Editor : M. Ramli Arisno