BANJARMASIN - Proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Pemko Banjarmasin memasuki babak akhir.
Namun di tengah ribuan pelamar yang lolos, dua nama harus tersingkir sebelum menerima SK pengangkatan. Sebabnya, satu memilih mundur dan satu lagi tersandung hasil tes urine.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menjelaskan bahwa kedua orang itu belum menerima surat keputusan (SK) dan statusnya belum inkrah.
"Jadi secara resmi belum diberhentikan, karena PPPK Paruh Waktu ini belum inkrah SK-nya, tapi pastinya diproses," ucap dia.
Totok menekankan, pemko memiliki syarat mutlak bagi semua pegawainya, seperti berperilaku baik dan bebas narkoba. Ketentuan itu dibuktikan melalui SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) dan hasil pemeriksaan BNN (Badan Narkotika Nasional).
Menurut dia, penggunaan obat-obatan terlarang tidak bisa ditolerir dan masuk kategori pelanggaran berat. Apalagi status PPPK, khususnya paruh waktu, memiliki ikatan kerja yang lebih fleksibel sehingga lebih mudah dipecat jika terbukti melanggar kode etik ASN.
"Sudah seharusnya pegawai di lingkup Pemko Banjarmasin menghindari perilaku yang mencoreng integritas," tegas mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin ini.
Totok kemudian membeberkan perkembangan proses administrasi PPPK Paruh Waktu 2025. Dari 1.883 usulan, sebanyak 1.861 pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi.
Dari jumlah itu, 1.681 orang sudah mengantongi Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), sementara 180 lainnya masih dalam tahap verifikasi.
Sebagian SK, lanjutnya, sudah ditandatangani. Sementara berkas lain sedang dalam penyempurnaan agar seluruh kelengkapan bisa terbit sebelum hari penyerahan.
"Mudah-mudahan berkas yang sedang diperbaiki bisa segera selesai. Insyaallah pada Senin (17/11) depan SK dibagikan," pungkas Totok.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief