BANJARMASIN – Banjir rob dan genangan masih menjadi persoalan klasik yang harus dihadapi masyarakat Banjarmasin. Pembenahan drainase masuk skala prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), namun hasilnya belum terlalu terlihat.
Kadis PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah menyebut panjang total jaringan drainase di kota ini 300 kilometer lebih. Namun, hingga kini, baru sekitar 15 persen yang sudah ditangani.
"Pemeliharaan dan pembangunan drainase terus kami lakukan. Tapi dengan kondisi anggaran dan permintaan yang terus meningkat, hasilnya memang masih bertahap," ujarnya, belum lama tadi.
Untuk pembangunan drainase baru, PUPR mengerjakan kawasan Kayu Tangi, Sungai Andai, dan Sungai Jingah.
"Drainase di kawasan itu banyak yang sudah menurun fungsinya. Jadi kita benahi secara bertahap," jelasnya.
Apalagi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin dan Ananda menjadikan penanganan banjir sebagai prioritas utama di tahun 2026.
"Pembenahan sungai dan drainase masuk rencana strategis kami ke depan. Karena tanpa tata sistem air yang baik, Banjarmasin akan terus berhadapan dengan genangan," katanya.
Suri menambahkan, masalahnya bukan cuma drainase yang buruk, tapi juga maraknya pembangunan di atas area resapan air. "Dari total 9.800 hektar luas kota, sekitar 60 persen sudah tertutup bangunan. Ini yang bikin air susah turun," bebernya.
"Air hujan tetap turun setiap tahun dalam volume yang sama, tapi tanah serapan makin sempit karena banyak rumah diuruk dan jalan ditinggikan. Akibatnya air tak punya tempat lagi," imbuhnya.
Untuk itu, pemko bakal memperketat izin mendirikan bangunan (IMB), khususnya di kawasan sempadan sungai dan zona hijau. "Kalau tidak dikontrol dari sekarang, ke depan masalahnya bisa lebih parah," tegasnya.
Ia juga menyarankan agar dana kelurahan dioptimalkan untuk pemeliharaan saluran drainase. "Kalau dikelola dengan baik, dampak dana kelurahan akan dirasakan masyarakat," pungkas Suri.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief