BANJARMASIN – Desakan publik agar Pemko Banjarmasin menjelaskan ke mana dana transfer pusat akhirnya dijawab tuntas. Uang itu sedang beristirahat di kas daerah. Sebagian menghasilkan pendapatan tambahan melalui bunga deposito.
"Uang yang mengendap di kas daerah kita simpan di RKUD (Rekening Kas Umum Daerah)," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo, Selasa (11/11).
"Sebagian kami depositokan, sekitar Rp 400 miliar. Itu uang campuran, dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), silpa (sisa lebih perhitungan anggaran), dan dana SKPD yang belum bisa dikerjakan," jelasnya.
Menurutnya, ini justru cara pemko memanfaatkan dana yang sementara belum terserap agar tetap produktif.
"Kalau di giro, bunganya hanya 2 persen per bulan, sementara di deposito bisa 4,75 persen. Lumayan buat menambah pendapatan daerah," ucapnya.
Edy menegaskan, kebijakan ini murni demi kepentingan daerah, bukan individu. "Yang jelas, semua sesuai prosedur dan tidak untuk kepentingan pribadi siapapun. Tapi pelaksanaannya tetap harus proporsional, jangan berlebihan," terangnya.
Edy menambahkan, kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Banjarmasin. Hampir semua daerah melakukannya, sebab dana dari pusat tidak ditransfer sekaligus dan tidak bisa langsung habis dibelanjakan.
"Contoh, yang diterima Banjarmasin untuk DAU (Dana Alokasi Umum) 2025 sebesar Rp800 miliar, tapi ditransfer bulanan, sekitar Rp61 miliar per bulan untuk kebutuhan gaji pegawai. Sementara DBH (Dana Bagi Hasil) ditransfer per tiga bulan," paparnya.
Namun, di tengah strategi memutar uang itu, Banjarmasin harus menghadapi kenyataan pahit, dana transfer pusat tahun depan akan dipangkas sekitar Rp385 miliar. Dari semula Rp1,6 triliun, menjadi Rp1,24 triliun.
"Ini otomatis menjadi beban bagi daerah. Program pembangunan yang sudah direncanakan harus disesuaikan ulang," katanya.
Pemko kini berfokus pada pencarian pendapatan baru dan efisiensi belanja.
"Kami akan optimalkan PAD dari pajak, retribusi, dan kerja sama aset. Belanja pun harus lebih terukur, prioritas pada program pelayanan publik, penataan sungai, pendidikan, dan kesehatan," pungkas Edy.
Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Banjarmasin Zainal Hakim, mengingatkan agar kebijakan menyimpan dana dalam deposito tidak menjadi rutinitas yang kebablasan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan pemko untuk berhemat di tahun depan.
"Pengurangannya mencapai Rp 400 miliar lebih, termasuk dari provinsi. Ini sudah sangat menggerus kemampuan keuangan daerah," ujarnya.
Zainal menilai, dengan situasi seperti ini, pemko harus super selektif dalam membelanjakan anggaran. "Belanja harus efisien, fokus ke program prioritas wali kota. Jangan sampai dana mengendap terlalu lama," tegasnya.
Dan, sambung Zainal, Paling penting sekarang adalah menggali potensi PAD baru secara kreatif. "Pemko perlu berinovasi dan meminimalisir kebocoran penerimaan. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya bagi warga," tutup Hakim.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief