BANJARBARU – Ironis, ribuan kendaraan dinas milik instansi pemerintah di Kota Banjarbaru justru belum menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Padahal, lembaga pemerintah semestinya menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kepatuhan pajak.
Data Unit Pelaksana Pendapatan Daerah (UPPD) Banjarbaru mencatat, sebanyak 3.512 kendaraan dinas dari berbagai instansi, kementerian, hingga lembaga di wilayah Banjarbaru masih menunggak pajak. Dari jumlah itu, 1.560 kendaraan tercatat menunggak bertahun-tahun, sementara 394 lainnya baru melewati masa jatuh tempo.
Plt Kepala UPPD Banjarbaru, M. Arli Bonny Primananda, membenarkan masih banyak kendaraan operasional instansi pemerintah yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Karena itu, pihaknya membentuk tim Super PKB (Super Pajak Kendaraan Bermotor) untuk melakukan penagihan langsung ke dinas-dinas terkait.
“Kami turunkan tim untuk menagih langsung ke instansi pemerintah dan lembaga yang menunggak. Program Super PKB ini bagian dari upaya mempercepat pelunasan pajak kendaraan dinas,” ujar Arli.
Ia menegaskan, penagihan pajak ini tidak semata soal pendapatan daerah, tetapi juga tentang ketertiban administrasi dan keteladanan. “Kalau instansi pemerintah tertib, masyarakat pun akan mengikuti,” tambahnya.
Selain melakukan penagihan, UPPD Banjarbaru juga memperluas layanan Samsat Keliling ke sekolah, pasar, dan kelurahan agar masyarakat lebih mudah membayar pajak tanpa harus datang ke kantor.
Dari sisi kinerja, hingga Oktober 2025 penerimaan pajak daerah Banjarbaru telah mencapai Rp103,33 miliar atau 85 persen dari target perubahan sebesar Rp121,45 miliar. Namun, realisasi PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) justru menurun masing-masing 40 persen dan 77 persen dibanding tahun sebelumnya.
Arli berharap, kesadaran membayar pajak, terutama di lingkungan pemerintah, dapat meningkat agar target pendapatan daerah bisa tercapai di akhir tahun.
Editor: Ramli Arisno
Editor : Arief