Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ketahuan ngefly, siap-siap angkat kaki dari lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin.
Kepala BKD Diklat Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, menegaskan bahwa sanksi bagi para pelanggar sudah jelas yakni pemutusan kontrak tanpa kompromi.
“Kalau non ASN, mohon maaf, dilepas walau baru seminggu menjabat. Kalau PPPK, apalagi terbukti menggunakan narkoba, langsung kami tindak,” ujarnya tegas, Rabu (15/10/2025) pagi.
Menurut Totok, ikatan kerja PPPK memang lebih fleksibel dibanding ASN. Karena itu, penegakan disiplin pun lebih cepat dilakukan.
“Pemutusan kontrak PPPK itu lebih mudah. Kami tidak ingin aparatur yang bekerja di lingkungan pemko terlibat pelanggaran berat seperti narkoba,” jelasnya.
Tes urine sendiri, kata mantan kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin ini, bukan hal baru. Pemeriksaan semacam ini rutin digelar setiap tahun di lingkungan pemko. Dan bukan sekali dua kali, hasilnya bikin geleng kepala.
“Tahun-tahun sebelumnya pernah ditemukan yang positif. Langsung ditindak, bahkan sampai pemecatan,” bebernya.
Tahun ini, pelaksanaan tes urine memang sedikit menyusut. Dari anggaran semula untuk 750 sampel, hanya 500 pegawai yang diperiksa.
“Karena efisiensi anggaran. Prioritas kami untuk ASN dan PPPK yang baru diangkat,” terang Totok.
Meski terbatas, BKD tetap membuka pintu bagi SKPD yang ingin melaksanakan tes urine tambahan, terutama jika ada indikasi pegawai melakukan hal yang aneh-aneh.
“Kalau ada ASN atau PPPK yang dicurigai pengguna barang haram, kami siap bantu tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno