MARTAPURA - Hasil penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sebanyak 151 desa di Kabupaten Banjar masuk dalam zona rawan banjir.
Dalam peta kerawanan banjir itu, dua wilayah paling berisiko, yakni Kertak Hanyar dan Martapura.
Temuan ini diungkap dalam Ekspose Antara Penelitian Penyusunan Masterplan Penanggulangan Banjir yang digelar Bappedalitbang Banjar di Aula Bauntung, Rabu (8/10).
Mewakili Ketua Tim Peneliti LPPM ULM Sunardi, Ulfa Fitriani membeberkan hasil survei menunjukkan 42 persen desa di Banjar mengalami banjir lebih dari sekali dalam setahun.
"Di beberapa titik, durasi genangan bahkan lebih dari tiga hari. Dan 52 persen responden melaporkan kedalaman air melebihi 40 cm," papar Ulfa.
Survei di 196 desa dari 20 kecamatan ini, jelas Ulfa, dilakukan dengan menggunakan kombinasi metode. Mulai dari pengukuran lapangan, pemetaan udara menggunakan drone, hingga penyebaran kuesioner langsung dan daring.
Riset tersebut mengidentifikasi lima kawasan utama yang menjadi fokus penanganan: Sungai Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa, Gambut, dan Sungai Aluhaluh.
Hasilnya, menunjukkan bahwa faktor penyebab banjir yang dominan adalah pengaruh curah hujan tinggi, kapasitas sungai yang terbatas, sedimentasi, alih fungsi lahan, serta sistem drainase yang buruk.
Guna menghasilkan analisis hidrologi, hidrolika, tata ruang, dan infrastruktur yang lebih akurat, tim peneliti juga memanfaatkan perangkat lunak HEC-RAS untuk pemodelan profil muka air dan simulasi aliran.
Riset tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Aranio, Aluhaluh, dan Sungai Tabuk tercatat memiliki bahaya banjir tertinggi.
“Sedangkan Kertak Hanyar dan Martapura disebut sebagai wilayah dengan tingkat risiko terbesar, karena dampaknya yang luas terhadap permukiman dan aktivitas ekonomi," jelas Ulfa.
Hasil analisis mendalam tersebut dilakukan sebagai dasar rekomendasi kebijakan, agar upaya pengendalian banjir di Bumi Barakat tak lagi bersifat parsial.
Maka tim peneliti merekomendasikan agar strategi penanganan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti bendungan atau kolam retensi saja.
"Kita juga akan menguatkan aspek non struktural seperti pengelolaan DAS, pengaturan tata guna lahan, sistem peringatan dini, dan partisipasi masyarakat," terang Ulfa.
Menanggapi itu, Kabid PPI Bappedalitbang Banjar, Nuri Ansyari menambahkan, meski hasil tersebut akan menjadi acuan utama, pihaknya masih menanti masukan dari berbagai pihak dalam penyusunan masterplan.
"Masukan dari OPD, akademisi, hingga masyarakat akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan dokumen ini," ujarnya.
Karena itulah, Sekretaris Bappedalitbang Banjar, Hanafi menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mewujudkan dokumen yang aplikatif.
"Kami ingin hasil final dari penelitian ini menjadi acuan strategis dalam menekan risiko banjir di Banjar," tegasnya.
Jika rampung sesuai jadwal, masterplan ini akan menjadi ikhtiar besar untuk keluar dari siklus banjir tahunan, sekaligus memperkuat ketahanan Banjar menghadapi dampak perubahan iklim.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief