Fokus utama perbaikan adalah rendahnya serapan belanja modal dan efisiensi anggaran perjalanan dinas.
Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, menjelaskan evaluasi disampaikan Pemprov Kalsel pekan lalu dengan beberapa catatan penting.
Serapan belanja modal yang rendah menjadi sorotan utama karena ada kegiatan SKPD yang dinilai belum mendesak.
"Misalnya terkait perjalanan dinas. Walaupun porsinya hanya 0,05 persen dari total APBD 2025, tetap kami lakukan penyesuaian," ujar Edy, Kamis (18/9).
Evaluasi juga menyoroti kegiatan sewa di beberapa SKPD, termasuk penyewaan mebel hingga tenda. Edy mendorong SKPD memaksimalkan penggunaan aset yang sudah tersedia.
Baca Juga: KPU HSS Lelang Logistik Pilkada 2024 Rp6,9 Juta, Dimenangkan Warga Banjarmasin Selatan
"Kalau memang ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, tentu bisa dipertimbangkan. Tapi sebisa mungkin memanfaatkan fasilitas yang ada," tegasnya.
BPKPAD sudah melakukan penyesuaian sesuai arahan evaluasi dan akan segera menyampaikan hasil ke Pemprov Kalsel sebagai tindak lanjut.
Anggota Banggar DPRD Banjarmasin, Hendra, merespons positif evaluasi tersebut. Politikus PKS ini menilai catatan soal rendahnya serapan belanja modal patut dijadikan introspeksi bersama.
Baca Juga: Kas BRI Unit Senakin Ludes Rp1,6 Miliar, Dua Mantan Pegawai Didakwa Korupsi Rp2,5 Miliar
"Kami mendukung langkah penyesuaian tersebut, supaya APBD lebih efisien dan tepat sasaran," katanya.
Hendra mengingatkan perlunya kriteria jelas dalam menilai urgensi perjalanan dinas agar tidak menghambat koordinasi dan pelayanan publik.
Ia menilai anggaran yang dihemat dari pos perjalanan dan kegiatan sewa sebaiknya dialihkan ke program yang langsung dirasakan masyarakat.
"Yang kita dorong, setiap tahun APBD semakin berkualitas, bukan sekadar terserap, tapi benar-benar memberi dampak nyata bagi warga kota," pungkas Hendra. (*)
Editor : M. Ramli Arisno