Politikus muda Golkar memastikan pihaknya tidak tinggal diam.
Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Bahkan wali kota, sudah lebih dulu berkomunikasi dengan unsur pimpinan dewan serta menemui langsung Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR terkait persoalan pembebasan lahan.
“Informasi dari Kadis PUPR, pembebasan lahan ini akan dilakukan bertahap. Administrasi diselesaikan pada 2025, sedangkan pembayaran direncanakan tahun 2026. Estimasi anggaran yang harus disiapkan Pemko mencapai Rp185 miliar,” beber Ridho, Rabu (3/9).
Adapun kawasan yang masuk dalam proyek NUFReP ini meliputi Sungai Veteran Kelenteng sampai Simpang Ulin (tahap I), Sungai Gardu hingga Simpang Gatot (tahap II), lalu dari Gatot ke Simpang Ulin serta Sungai Japri Zamzam sampai Muara Barito, termasuk area dekat SPBU (tahap III).
Menurut dia, program ini merupakan peluang besar bagi Kota Banjarmasin dalam menata wajah kota sekaligus sistem tata air. “Kita tahu bersama, hujan sebentar saja sudah menimbulkan genangan di sejumlah ruas jalan. Mudah-mudahan lewat NUFReP ini bisa diatasi,” ucapnya.
Meski begitu, Ridho mengakui Komisi III belum mendapat laporan resmi detail progres pembebasan lahan. “Kalau dilihat, proyek ini sudah berjalan dan mungkin sekitar 50 persen. Tapi secara resmi kami belum menerima data rinciannya,” ujarnya.
Ia menegaskan, dewan akan mengawal penuh agar proyek strategis ini tidak sampai terhenti. Kalau sampai hilang, sangat disayangkan. Kami akan duduk bersama pemko mencari tahu apa kendalanya di lapangan. Termasuk berkomunikasi dengan anggota DPR RI agar bisa membantu lewat anggaran APBN. Apalagi dengan kondisi APBD yang kian terbatas.
“Intinya dewan akan support. Kami ingin program ini rampung, karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat,” pungkas Ridho.
Editor : Sutrisno