BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarbaru menandatangani kesepakatan bersama terkait kerja sama penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Senin (1/9/2025).
Penandatanganan berlangsung di Aula Gawi Sabarataan Pemko Banjarbaru, dihadiri langsung Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby dan Kepala Kajari Banjarbaru, Taliwondo.
Taliwondo menjelaskan kerja sama ini meliputi pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.
Kejaksaan melalui perannya sebagai Jaksa Pengacara Negara dapat mewakili Pemerintah Daerah, BUMN, maupun BUMD apabila menghadapi gugatan hukum.
“Kerja sama ini mencakup pendampingan hukum, pertimbangan hukum, pendapat hukum, hingga tindakan hukum lainnya. Harapannya, dapat meminimalisir permasalahan hukum di lingkungan pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan kesepakatan ini juga diharapkan menjadi solusi ketika terjadi persoalan hukum, khususnya terkait keputusan pejabat Pemerintah.
Melalui penandatanganan tersebut, Pemko Banjarbaru dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru menegaskan komitmen untuk terus bersinergi dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pimpinan SKPD Lingkup Pemko Banjarbaru Bulan September 2025 yang membahas evaluasi serta sinkronisasi progres program 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru.
Editor : Fauzan Ridhani