Massa aksi datang usai salat Jumat sambil membentangkan spanduk dan poster bertuliskan penolakan. Mereka menilai kebijakan tersebut akan mengancam hak kelola lahan dan pengakuan keberadaan masyarakat adat yang tinggal di sekitar Meratus.
"Sebagai masyarakat adat, kami minta pengakuan bukan taman nasional. Di pegunungan Meratus bukan lahan kosong, di sana ada nafas dari masyarakat adat, banyak nilai leluhur yang sudah ditanam," ucap salah satu orator masyarakat adat Anang Suriadi dari Balangan.
Baca Juga: Dua Pengedar Sabu Ditangkap Polres Tala, Beli Narkoba Rp1,6 Juta dari Bandar DPO
Anang berpesan kepada Gubernur Kalsel untuk memberikan perlindungan dan kemerdekaan masyarakat adat dari kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, kriminalisasi, hingga pembungkaman.
"Permintaan kami, batalkan taman nasional, sahkan RUU masyarakat adat tanpa menyulitkan masyarakat adat. Apabila pemerintah tetap menetapkan taman nasional Meratus, kami akan tetap melawan," tegasnya.
Aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi untuk mengatur arus lalu lintas dan mengantisipasi kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di depan kantor gubernur sambil menyuarakan tuntutannya.
Baca Juga: Final Dramatis SMANSAHA Cup, SMAN 1 Halong Comeback Menang 4-3 atas Awayan
Aksi ini menjadi bentuk perlawanan masyarakat adat terhadap kebijakan yang dinilai tidak mengakomodasi hak-hak tradisional mereka atas wilayah yang telah dihuni turun-temurun.
Editor : M. Ramli Arisno