BANJARMASIN — Pemko Banjarmasin belum memutuskan terkait wacana regrouping sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang kekurangan siswa pada tahun ajaran baru 2025/2026.
Kendati opsi ini sempat mengemuka, pemko kini memilih untuk mengkaji ulang rencana penggabungan sekolah tersebut.
Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Banjarmasin, Ryan Utama menjelaskan regrouping memang menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi persoalan minimnya jumlah siswa di sejumlah sekolah.
Namun, keputusan final belum diambil. "Pemecahan masalah kurangnya kuota murid di beberapa sekolah, baik SD maupun SMP, dicoba dengan regrouping antar sekolah dengan radius terdekat,” ujarnya, belum lama tadi.
Namun, regrouping tidak serta merta diterapkan pada semua sekolah yang kekurangan murid. Hanya sekolah-sekolah dengan tingkat kekosongan tinggi yang kemungkinan akan digabung.
"Nanti kita lihat mana yang paling banyak kosongnya, itu yang akan diprioritaskan untuk di-regrouping," imbuhnya.
Saat ini, pihaknya masih menyusun kajian tentang sebaran sekolah serta potensi dan dampak dari regrouping. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar sebelum kebijakan ini disosialisasikan ke sekolah dan orang tua siswa.
"Setelah kajian ini rampung, baru kita sosialisasikan rencana ini kepada sekolah dan orang tua. Tidak bisa terburu-buru," kata Ryan.
Selain menyikapi persoalan kekurangan siswa, regrouping juga bisa menjadi strategi efisiensi anggaran, khususnya dalam perbaikan infrastruktur sekolah.
"Sekolah-sekolah yang kekurangan siswa rata-rata juga punya kondisi bangunan yang memprihatinkan. Jika regrouping, perbaikan infrastruktur bisa difokuskan ke sekolah-sekolah yang memang paling membutuhkan," ujarnya.
Dari data Disdik, terdapat sedikitnya 14 SMP yang mengalami kekurangan siswa pada tahun ajaran baru ini. Sementara kekurangan siswa di jenjang SD masih dalam proses pendataan.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief