Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Miris, Rumah Milik Keluarga Disabilitas di Banjarbaru Sudah Tak Layak Huni

Sheilla Farazela • Minggu, 27 Juli 2025 | 14:38 WIB

TAK LAYAK: Rumah tidak layak huni milik keluarga disabilitas saat dikunjungi anggota DPRD kota Banjarbaru. (Nurkhalis untuk Radar Banjarmasin)
TAK LAYAK: Rumah tidak layak huni milik keluarga disabilitas saat dikunjungi anggota DPRD kota Banjarbaru. (Nurkhalis untuk Radar Banjarmasin)
BANJARBARU – Rumah milik satu keluarga berkebutuhan khusus di Jalan Pelipisan, Komplek Citra Bangun Persada RT 11 RW 03, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, sudah tak layak huni. 

Hal itu diketahui ketika tiga anggota DPRD Kota Banjarbaru, yakni Nukhalis Anshari, Emi Lasari, dan Dicky Eka Putra, meninjau langsung ke sana, Jumat (25/7).

Dalam kunjungan tersebut, para legislator didampingi jajaran Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Sosial, serta perwakilan Kelurahan Landasan Ulin Tengah. Tinjauan dilakukan sebagai respons cepat atas laporan masyarakat yang diterima melalui pesan WhatsApp.

“Kami mendapat informasi dari warga bahwa keluarga ini hidup dalam kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Dinding kayu lapuk, lantai tanah, penerangan minim, dan ventilasi hampir tidak ada,” kata Nukhalis Anshari di lokasi.

Rumah tersebut dihuni lima bersaudara, di mana empat di antaranya merupakan penyandang disabilitas. Mereka hidup dengan kondisi ekonomi terbatas, bahkan satu anggota keluarga harus dilarikan ke rumah sakit.

“Kami datang bukan sekadar melihat, tapi mencari solusi konkret. Ini tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan legislatif,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, pihak DPRD akan mendorong agar rumah tersebut diusulkan dalam program bantuan Rumah Layak Huni (RLH) pada anggaran perubahan tahun 2025. 

Namun, jika memungkinkan, bantuan akan dipercepat melalui revisi data dan penganggaran.

Dinas Sosial juga diminta segera melakukan verifikasi data serta membuka akses berbagai layanan sosial seperti bantuan disabilitas, layanan kesehatan dasar, pendidikan, dan penguatan ekonomi keluarga.

“Masalah seperti ini butuh pendekatan lintas sektor. Tidak bisa diselesaikan satu instansi saja. Ini soal kemanusiaan,” imbuh legislator muda dari Fraksi PKS itu.

Sementara itu, pihak Kelurahan Landasan Ulin Tengah diharapkan turut aktif mendampingi proses administrasi serta mendorong gotong royong warga sekitar untuk membantu perpindahan sementara ke tempat yang lebih layak sambil menunggu bantuan resmi.

Langkah kolaboratif tersebut diharapkan menjadi pola tetap dalam menangani persoalan sosial-ekonomi warga miskin, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.

“Kami di DPRD akan terus mengawal agar program RLH dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan menyentuh warga yang paling membutuhkan,” tegas Nurkhalis.

Editor : Sutrisno
#disabilitas #banjarbaru #tak layak huni