Politikus Golkar ini menilai kebijakan tersebut terlalu koersif dan berpotensi menjadi beban bagi para pegawai. "Jangan sampai TPP dilihat sebagai alat tekanan. Kebijakan publik yang baik itu seharusnya menginspirasi, bukan memaksa," tegas Rikval kepada Radar Banjarmasin, Jumat (25/7/2025).
Meski mendukung upaya pemko mendorong perubahan perilaku pengelolaan sampah, Rikval menekankan pentingnya pendekatan yang mendidik dan memberdayakan. "Saya setuju, asal dilakukan dengan sosialisasi yang cukup. Jangan sampai ASN yang notabene ujung tombak pelayanan justru terbebani, baik secara administratif maupun emosional," ucapnya.
Baca Juga: ebakaran Hebat Hanguskan 7 Rumah di Desa Kaliukan Banjar, Kerugian Ratusan Juta
Ketua DPRD ini meminta kebijakan dirancang dengan mekanisme sederhana, tidak birokratis, dan transparan. "Tujuannya kan mulia, untuk membangun kebiasaan baru. Tapi jangan sampai niat baik itu justru berubah jadi beban," tandas politisi muda tersebut.
Rikval juga mengingatkan bahwa persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, melibatkan tidak hanya ASN tetapi juga masyarakat, pelajar, hingga dunia usaha.
"Harus ada gerakan bersama. Kita ingin Banjarmasin ini jadi kota yang bungas dan bersih, karena kesadaran, bukan tekanan," pungkas Rikval.
Baca Juga: Sampah Gelas Plastik Menumpuk, Ide Kreatif Muncul di SDN Baruh Panyambaran 2 Paringin Balangan
Sebelumnya, Pemko Banjarmasin tengah menyusun aturan kewajiban pemilahan sampah bagi ASN dengan sanksi penangguhan TPP bagi yang melanggar. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan volume sampah dan mengubah perilaku warga secara berkelanjutan.
Editor : M. Ramli Arisno