Politikus Partai Golkar ini mengkritik lemahnya pengawasan Dinas PUPR, khususnya bidang Pengawasan Bangunan (Wasbang), terhadap pembangunan di Banjarmasin.
"Saya sudah beberapa kali mengingatkan Dinas PUPR, khususnya bidang Wawasan Bangunan, supaya lebih ketat dalam melakukan pengawasan, baik untuk rumah maupun tempat usaha," tegas Ridho kepada wartawan, Selasa (22/7/2025).
Ridho menyebut lemahnya pengawasan Wasbang membuat banyak bangunan di Banjarmasin berdiri tanpa izin resmi. "Kenapa saya bilang lemah, karena banyak warga bahkan perusahaan yang membangun rumah, ruko, atau tempat usaha tanpa memiliki izin PBG. Ini sudah sering terjadi," ujarnya.
Anggota DPRD muda ini menegaskan kejadian tersebut seharusnya menjadi cambuk bagi Dinas PUPR agar lebih tegas dalam pengawasan. "Kalau PBG belum terbit, ya ditahan dulu pembangunannya. Jangan sampai kita kecolongan lagi," tandasnya.
Ridho juga mengingatkan pentingnya sinergi seluruh instansi terkait dalam mengawasi pembangunan di Kota Banjarmasin. "Kita tidak tahu apa dampaknya jika pembangunan tetap dilanjutkan tanpa izin," ujarnya.
DPRD berencana memanggil pihak Mie Gacoan bersama Dinas PUPR dan Dinas Perizinan dalam waktu dekat. "Rencana pemanggilan pihak Mie Gacoan bersama Dinas PUPR dan Dinas Perizinan sudah kami siapkan, bisa jadi dalam waktu dekat kami lintas komisi akan panggil," sambungnya.
"Pemanggilan itu penting untuk mengetahui di mana letak kendala hingga izin PBG belum bisa diterbitkan. Harus jelas, agar semua pembangunan di Banjarmasin berjalan sesuai aturan," tutup Ridho.
Editor : M. Ramli Arisno