BANJARMASIN – Di akhir triwulan kedua tahun 2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banjarmasin mencatat tren cukup baik.
Data dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKPAD), hingga akhir Juni 2025 realisasi PAD sudah mencapai 55,58 persen dari target tahunan.
"Sudah mencapai Rp1.303.605.589.363 dari target sebesar Rp2.345.480.858.940," ujar Kepala BPKPAD Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Kamis (3/7).
Di antara delapan SKPD penghasil PAD, setoran tertinggi berasal dari Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja (Diskopumker) dengan persentase 68,02 persen.
Di bawahnya, menyusul BPKPAD yang telah mengumpulkan 58,29 persen dari target, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan realisasi 43,09 persen.
Meskipun demikian, tak semua mencatat hasil yang memuaskan. Karena, setiap SKPD ditargetkan minimal bisa mengumpulkan 40 persen dari target PAD-nya masing-masing pada pertengahan tahun.
Masih banyak yang belum mencapai angka tersebut. Beberapa dinas bahkan masih jauh dari harapan.
Salah satunya adalah Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) yang baru menyetorkan 5,69 persen.
Rendahnya capaian ini menjadi sorotan, mengingat dinas tersebut memiliki sejumlah potensi yang dapat digarap, seperti pemanfaatan lapangan olahraga, kios pedagang, hingga retribusi parkir di kawasan wisata Siring Sungai Martapura.
Lantas, Disbudporapar telah diminta untuk segera melakukan konsolidasi dengan Dinas Perhubungan guna mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan tersebut dengan menyiapkan dasar hukum yang jelas, berupa peraturan daerah, agar penarikan retribusi bisa dilakukan secara legal dan efektif.
Selain Disbudporapar, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga belum memuaskan.
PUPR baru merealisasikan PAD sebesar 18,59 persen. Padahal, instansi ini memiliki peluang cukup besar dari pemasukan persetujuan bangunan gedung (PBG).
Namun, diduga karena keterbatasan sumber daya manusia membuat proses penilaian dan survei terhadap permohonan izin menjadi terhambat.
"Ini perlu dievalusi dan ditingkatkan," kata Edy.
Potensi PAD juga dinilai masih terbuka lebar dari sejumlah sumber baru, salah satunya lewat pemanfaatan aset milik pemko yang bisa dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Misalnya, penyewaan jaringan jalan untuk fiber optic yang merupakan domain PUPR.
"Harapannya pada triwulan ketiga nanti, capaian PUPR bisa meningkat hingga 50 atau bahkan 60 persen," pinta Edy.
Dinas Kesehatan pun tak luput dari perhatian, karena baru mampu menyumbang PAD sebesar 20,56 persen
Dinas Perhubungan (Dishub) juga masih berada di bawah target dengan realisasi sebesar 31,82 persen.
Tetapi, capaian ini bisa dimaklumi lantaran sebagian sumber PAD Dishub, seperti yang berasal dari pasar, kini telah dialihkan ke Perumda Pasar Baiman.
Meski begitu, Dishub didorong untuk menginventarisasi kembali kantong-kantong parkir yang belum terdata dan menjadikannya sebagai potensi PAD baru.
Kemudian, lahan milik Dishub yang berada di kawasan Dermaga Banjar Raya, yang saat ini digunakan sebagai pasar, dinilai memiliki nilai ekonomi yang layak digarap.
Dishub juga diminta untuk optimalisasi potensi dari halte 0 kilometer, peningkatan sistem pembayaran digital untuk e-parkir, hingga pengelolaan pendapatan dari operasional bus Trans Banjarmasin.
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) turut menjadi perhatian karena baru ini baru menghasilkan PAD sebesar 33,37 persen.
Padahal, ada beberapa potensi yang seharusnya bisa didorong lebih maksimal, seperti operasional Rumah Potong Unggas yang pembangunannya sudah rampung sejak 2023 namun belum berfungsi. Ada pula Taman Edukasi Satwa di Jahri Saleh, yang masih menunggu proses perbaikan perencanaan agar bisa menjadi sumber pemasukan di masa depan.
Secara keseluruhan, Edy meminta evaluasi kinerja seluruh SKPD. Dengan sisa waktu enam bulan ke depan, masing-masing instansi harus bekerja keras untuk mendorong pendapatan daerah agar bisa optimal.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief