BANJARMASIN — Melewati pertengahan tahun, serapan anggaran Pemko Banjarmasin masih tertatih-tatih. Hingga akhir triwulan kedua 2025, realisasi anggaran baru menyentuh angka 30,28 persen.
"Sekitar Rp726 miliar dari total pagu anggaran sebesar Rp2,3 triliun," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, Kamis (3/7).
Di antara seluruh instansi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat serapan tertinggi di angka 50,15 persen. Disusul Kecamatan Banjarmasin Barat yang menyerap 46,94 persen dan Satpol PP 46,95 persen.
Sebaliknya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi instansi dengan serapan anggaran terendah, hanya 10,54 persen.
Menurut Edy, ini lantaran pemerintahan berada dalam masa transisi. Banyak SKPD yang tengah menyelaraskan program kerjanya dengan visi dan misi kepala daerah yang baru.
"Ini masa transisi, jadi kami sinkronkan dulu dengan visi misi kepala daerah yang baru," katanya.
Selain itu, perubahan sistem pembayaran juga ikut memengaruhi. Kini seluruh kegiatan, baik yang melalui tender maupun e-katalog, harus diproses melalui sistem baru.
Banyak SKPD yang masih beradaptasi, bahkan merasa takut salah input karena bisa berdampak pada keterlambatan pembayaran.
Meski demikian, Edy optimis serapan anggaran ditargetkan bisa menembus 75 hingga 80 persen di triwulan ketiga nanti.
Namun, ia juga mewanti-wanti potensi penumpukan pengerjaan proyek fisik di akhir tahun.
SKPD yang banyak menggarap proyek fisik seperti PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan diminta untuk cermat dalam menjadwalkan pekerjaan.
"Kalau memang diperkirakan bisa terlambat, lebih baik dialihkan ke tahun berikutnya. Anggarannya bisa ditarik kembali ke kas daerah atau dimanfaatkan untuk kebutuhan lain yang mendesak," jelasnya.
Misalnya, jika PUPR kesulitan mengerjakan proyek karena keterbatasan alat berat, anggaran yang belum terpakai bisa dialihkan untuk membeli ekskavator amfibi mini atau armada pengaspalan yang baru. Dengan begitu, pekerjaan bisa tetap berjalan tanpa harus bergantung pada penyewaan alat.
"Kita ingin anggaran benar-benar digunakan untuk mendukung kelancaran kerja," pungkas Edy.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah memastikan proyek-proyek fisik mulai digarap pada Juli ini. "Insyaallah Juli ini sudah mulai," ujar Suri saat dikonfirmasi.
Ia optimis, jika semua berjalan sesuai rencana, maka pelaksanaan di lapangan bisa tuntas secara bertahap menjelang akhir tahun. "Target kami, di awal Desember sudah mulai berangsur-angsur terserap," katanya.
SERAPAN TERTINGGI
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil: 50,15 persen
- Kecamatan Banjarmasin Barat: 46,94 persen
- Satpol PP: 46,95 persen
SERAPAN TERENDAH
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 10,54 persen
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief