MARTAPURA – PT Pertamina Patra Niaga akhirnya angkat bicara mengenai proses distribusi yang sempat disebut jadi biang kelangkaan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Banjar. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar oleh DKUMPP Kabupaten Banjar dan Satgas Pangan Polres Banjar pada Selasa (1/7) kemarin.
Dalam rakor tersebut, pihak Pertamina menegaskan bahwa tidak ada pemangkasan atau pengurangan kuota gas melon. Menurut mereka, penyebab utama justru berasal dari banyaknya hari libur yang membuat jadwal distribusi bergeser, dan dimanfaatkan pengecer untuk menaikkan harga.
“Kuota tetap, tidak berkurang. Hanya saja mungkin karena banyaknya tanggal merah, sehingga pengiriman digeser ke hari lain. Ini yang bikin penyaluran jadi tidak seimbang,” ujar perwakilan Pertamina yang akrab disapa Pak Ucup.
Hal tersebut, kata Ucup, langsung dimanfaatkan pedagang eceran. Harga melonjak, bahkan di beberapa titik bisa tembus Rp50 ribu per tabung. Padahal Harga Eceran Tertinggi (HET) hanya Rp 18.500.
Kondisi ini mendorong Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar untuk tancap gas lewat operasi pasar. “Tentunya (operasi pasar, red) ini segera akan saya sampaikan ke pimpinan," katanya.
Kepala DKUMPP Banjar, I Gusti Made Suryawati mengatakan operasi pasar digelar di titik-titik padat penduduk. Misal seperti Desa Sungai Sipai dan Indrasari pada Rabu (2/7) kemarin, dengan kuota masing-masing 280 tabung.
“Operasi pasar ini adalah langkah konkret hasil rakor. Kami tidak bisa membiarkan warga terus membeli gas di atas harga resmi. Ini juga respons langsung atas laporan warga ke bupati dan aplikasi LAPOR!,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (3/7) sore.
Hasil rapat tersebut, lanjut Made, juga memastikan operasi pasar akan terus berlanjut serta mengimbau agar ASN tidak menggunakan gas subsidi. “Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina agar penyaluran tidak terhambat lagi, terutama saat musim libur,” lugas Made.
Satgas Pangan Polres Banjar yang ikut dalam rakor meminta Pertamina memperketat pengawasan terhadap agen dan pangkalan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, operasi gas melon ini disambut antusias oleh warga. Bahkan Kepala Desa Sungai Sipai, Jasri menyebut antrean sudah mengular sejak pagi. “Biasanya kalau beli di luar pangkalan bisa Rp45 ribu, makanya mereka senang waktu tahu bisa beli sesuai HET,” ujarnya.
Tak hanya di Martapura, operasi pasar sebelumnya juga digelar di Gambut Barat dan Kertak Hanyar, Selasa (1/7). Tabung gas langsung diserbu warga begitu truk datang.
Stok Sering Kosong
Tim gabungan melakukan sidak pada Senin (30/6) tadi. Sidak dilakukan tim dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Banjar bersama PT Pertamina Patra Niaga, Bagian Ekonomi Setda Banjar, Satpol PP, dan Satgas Polres Banjar.
Mereka menyasar kawasan padat penduduk yang selama ini jadi titik keluhan. Terutama pangkalan dan kios di sekitar Masjid Al Karomah, Jalan Pendidikan, dan Sekumpul Martapura kawasan padat penduduk yang selama ini jadi titik keluhan.
Hasilnya cukup mencengangkan. Di lapangan, banyak pangkalan mengaku hanya mendapat jatah 100 tabung gas setiap kiriman. Itu pun datangnya tidak tentu. Kadang dua kali sebulan, kadang tiga kali. Alhasil, stok sering kosong.
“Begitu gas datang, langsung habis. Kami tidak tahu kapan pasti datangnya lagi,” ujar salah satu pemilik pangkalan yang enggan disebutkan namanya.
Plt Kepala Bidang Kemetrologian dan Bina Usaha DKUMPP, Rudy Mulyadi yang memimpin sidak mengaku langsung menggelar rapat darurat usai menemukan fakta di lapangan. “Pasokan yang tidak konsisten ini menjadi sumber masalah utama. Akhirnya warga berebut ke eceran dengan harga jauh di atas HET,” ujar Rudy.
Kepala DKUMPP juga menyoroti potensi penimbunan, serta lemahnya pengawasan di tingkat bawah. “Kalau sistem distribusi longgar dan tidak terpantau, eceran akan terus bermain harga. Ini yang ingin kita hentikan. Karena yang jadi korban selalu masyarakat bawah,” tegas , I Gusti Made Suryawati.
Editor: Eddy Hardiyanto
Editor : Arief