Advertorial Banua BanuaPedia Basket Beauty Bisnis Bola Ekspedisi Ramadan Event Feature Female Gadget Hukum & Peristiwa Kesehatan Nasional Olahraga Opini Otomotif Pendidikan Politik Radar Kota Ragam Info Religi Sastra Tahulah Pian

Santri pun Terdata Anak Putus Sekolah, Disdik Banjarmasin Tekankan Pentingnya Verifikasi Faktual

Endang Syarifuddin • Kamis, 19 Juni 2025 | 09:19 WIB
KEMBALI SEKOLAH: Siswa SD di Banjarmasin bermain pada jam istirahat, dipotret beberapa waktu lalu.
KEMBALI SEKOLAH: Siswa SD di Banjarmasin bermain pada jam istirahat, dipotret beberapa waktu lalu.

BANJARMASIN – Meski data pemerintah pusat mencatat ada sekitar 7.000 anak tidak sekolah (ATS) di Kota Banjarmasin, namun hasil validasi pemko "baru" menemukan 1.900 anak.

Angka itu diungkap Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin, Ryan Utama, ketika diwawancarai usai rapat dengan DPRD belum lama tadi.

Ia menekankan pentingnya verifikasi faktual karena data dari kementerian masih bersifat agregat digital. "Kami tidak bisa hanya pegang angka. Harus jelas siapa anaknya, tinggal di mana, dan apa penyebabnya tidak sekolah," ujarnya.

Karena itu, Disdik menurunkan tim pendataan hingga ke tingkat rukun tetangga (RT). Prosesnya dilakukan dari pintu ke pintu, mencocokkan nama dan alamat yang muncul di aplikasi pusat.

Namun hasil di lapangan tak semudah yang dibayangkan. Ryan mengungkap ada banyak faktor kompleks yang membuat anak-anak ini tidak melanjutkan sekolah.

"Ada yang sudah dapat PIP (Program Indonesia Pintar), tapi memang tidak mau sekolah. Ada yang terpaksa berhenti karena nikah muda. Ini tidak bisa ditangani dengan satu model solusi," jelasnya.

Dari 1.900 anak yang terverifikasi, sebagian besar sudah masuk ke jalur pendidikan kesetaraan. Sementara sisanya masih dalam proses pendekatan dan pengumpulan data.

Ada pula fenomena anak masuk pesantren yang membuat data semakin bias. Sebab, menurut ketentuan statistik nasional, pesantren dianggap di luar sistem pendidikan formal.

"Ini jadi PR kita. Padahal mereka belajar juga. Tapi karena statusnya nonformal, mereka tetap terdata sebagai anak tidak sekolah," jelas Ryan.

Disdik sedang menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pesantren agar bisa menyelipkan kurikulum standar nasional di dalamnya, tanpa mengubah sistem pondok yang sudah berjalan.

Menurut Ryan, masalah ATS bukan cuma urusan pendidikan, tapi juga sosial, ekonomi, dan budaya. Itulah mengapa pendekatannya harus lebih manusiawi dan menyeluruh.

"Ini bukan soal mengejar angka serapan, tapi soal masa depan ribuan anak. Kalau salah langkah, bisa muncul generasi hilang," tandas Ryan.

Editor: Syarafuddin

Editor : Arief
#Sekolah #banjarmasin #disdik #Pendidikan #santri