27 tahun berlalu, kita masih bergulat dengan janji-janji reformasi: pemberantasan KKN, penghapusan dwifungsi TNI, dan otonomi daerah. Di tengah demokrasi yang kusut masai, muncul polemik usulan gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto.
****
SELAMA 32 tahun Soeharto memimpin rezim Orde Baru. Hingga ia mundur pada 21 Mei 1998, setelah didesak mahasiswa. Ironisnya, para aktivis mahasiswa itu pula yang kini berada di lingkar kekuasaan. Mendukung mantan menantu Pak Harto, Prabowo Subianto.
Hari ini, muncul polemik gelar pahlawan untuk Soeharto yang dijuluki Bapak Pembangunan.
Bagi kubu pro, lewat pendekatan teknokratik dan milisteristik, Pak Harto berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi 6-7 persen.
Kontribusinya dalam membangun infrastruktur, memberantas buta huruf, dan menjaga harga pangan sulit dinafikan.
Tetapi bagi kubu kontra, Orde Baru telah mewariskan banyak luka. Kasus demi kasus pelanggaran HAM berat yang tak terselesaikan.
Apakah kamu setuju dengan gelar pahlawan untuk Soeharto? Utarakan alasannya.
Mengapa agenda reformasi bisa dikorupsi?
Bagaimana kamu memandang aktivis 98 yang kini menikmati kue kekuasaan?
Stabilitas Semu
Mahasiswa FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Nafis Ansyari menilai wacana ini memunculkan pertanyaan serius tentang makna kepahlawanan.
"Gelar pahlawan seharusnya diberikan kepada tokoh yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Bukan kepada figur yang mengabaikan hal tersebut demi stabilitas semu," ujar pemuda 22 tahun ini kepada Radar Banjarmasin, Jumat (23/5).
Dikatakannya, rezim Orde Baru di bawah Soeharto sering dikenang sebagai masa stabilitas politik dan ekonomi. Infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, dan sekolah dibangun secara masif, membawa Indonesia menuju modernisasi.
Namun, stabilitas itu dibayar mahal dengan pembungkaman kebebasan sipil dan pelanggaran HAM, seperti pembantaian massal 1965–66, penculikan aktivis, hingga represi militer di berbagai daerah.
"Pembangunan Orde Baru tidak bisa dilepaskan dari luka kolektif yang ditinggalkannya," jelas Nafis. "Sejarah mencatat, pertumbuhan ekonomi yang impresif itu tidak dibarengi dengan pemerataan. Masyarakat kecil toh tetap terpinggirkan."
Reformasi yang mengakhiri kekuasaan Soeharto menjadi momen besar dalam sejarah Indonesia. Namun, banyak janji reformasi, seperti pemberantasan korupsi, penghapusan dwifungsi ABRI, dan demokratisasi politik, belum tuntas hingga kini.
Ironisnya, sebagian aktivis 98 yang dahulu menyerukan perubahan kini justru menikmati kekuasaan, bahkan mendukung figur-figur Orde Baru. "Ini ironi besar," kata Nafis. "Dahulu mereka adalah motor perubahan, tapi sekarang malah menjadi bagian dari oligarki yang dahulu mereka lawan."
Menimbang gelar pahlawan untuk Soeharto, menurut Nafis, kita harus menghadapi sejarah dengan jujur. "Mengakui jasa beliau dalam pembangunan itu penting, tetapi mengabaikan pelanggaran HAM yang terjadi adalah bentuk pengkhianatan terhadap korban dan perjuangan reformasi," tegasnya.
Gelar pahlawan nasional, tambahnya, tidak seharusnya diberikan hanya karena popularitas atau kekuatan politik. “Pahlawan adalah mereka yang setia pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat kecil. Bangsa yang besar bukan bangsa yang mudah melupakan luka, tetapi bangsa yang mau belajar dari sejarah," pungkasnya.
Mahasiswa FISIP ULM, Dhea Putri Salsabila juga termasuk di antara mereka yang menolak wacana ini.
Baginya, gelar pahlawan bukan sekadar penghormatan, tetapi juga simbol integritas moral yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh.
"Pahlawan adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang berjasa besar dan memiliki integritas baik secara moral maupun perilaku," ungkap Dhea, merujuk pada Permensos Nomor 15 Tahun 2012.
Polemik ini, menurutnya, mencerminkan polarisasi masyarakat. Dari sisi ekonomi, ada yang menganggap Soeharto sebagai sosok pahlawan karena keberhasilannya menjaga pertumbuhan ekonomi.
Namun, dari perspektif kritis sejarah, kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi alasan kuat untuk menolak usulan itu.
Lantas, ia pun mengajukan pertanyaan yang patut direnungkan: apakah gelar pahlawan selalu diberikan sebagai bentuk penghormatan? Ataukah ada tujuan lain di balik pemberian gelar ini, seperti upaya merehabilitasi reputasi tokoh yang kelam?
Dhea bilang, pahlawan sejati bukanlah mereka yang hanya diingat karena pencapaian besar dalam buku sejarah.
Pahlawan sejati adalah sosok-sosok yang mengabdikan hidupnya untuk masyarakat tanpa pamrih, seperti para petani dan guru.
"Mereka bekerja keras, berjuang untuk menghidupi keluarga dan mencerdaskan bangsa, sering kali hanya digaji dengan rasa belas kasih."
Mengakui Kontribusi Pak Harto
Muhammad Aldi Permana, berbeda pandangan dengan rekan-rekannya di FISIP ULM. Menurutnya, gelar pahlawan bagi Soeharto sudah sewajarnya dipertimbangkan. Karena, terlepas dari berbagai kontroversi, Soeharto telah memberikan banyak kontribusi positif bagi bangsa ini, khususnya di bidang ekonomi.
"Jika kita hanya melihat keburukan seseorang, maka tidak akan ada habisnya. Banyak hal positif yang telah dilakukan Soeharto untuk bangsa ini," ujarnya, kemarin.
Pemuda 22 tahun ini percaya bahwa penghormatan dalam bentuk gelar pahlawan dapat diberikan, asalkan diiringi evaluasi terhadap warisan masa lalu.
Ketika ditanya tentang pandangannya mengenai anggapan bahwa "reformasi telah dikorupsi", Aldi menjelaskan bahwa persoalan ini tidak terlepas dari sifat segelintir oknum yang selalu merasa tidak pernah cukup.
"Banyak oknum yang enggan kehilangan kekuasaan sehingga melakukan berbagai cara untuk tetap berkuasa, termasuk menyuap dan praktik kotor lainnya," ungkapnya.
Ia menilai ketidaktransparanan dalam sistem pemerintahan menjadi celah bagi para koruptor untuk terus bermain di balik layar.
Aldi juga menekankan, reformasi seharusnya menjadi pintu bagi perubahan yang lebih baik, tetapi praktik oligarki dan korupsi masih menjadi bayang-bayang gelap di pemerintahan saat ini.
Soal para aktivis yang kini menikmati "kue kekuasaan", Aldi memiliki pandangan kritis. Menurutnya, harapan awal terhadap aktivis yang masuk ke pemerintahan adalah mengubah dari dalam.
"Namun, realitanya, mereka justru mengulang apa yang terjadi di masa lalu. Korupsi, praktik oligarki, dan perilaku serupa lainnya kembali muncul," katanya.
Meskipun begitu, Aldi tidak memungkiri bahwa masih ada segelintir yang tetap memegang misi awal mereka untuk menciptakan perubahan.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief