Kondisi ini memicu keprihatinan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin.
"Rendahnya serapan anggaran mencerminkan adanya hambatan serius dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan."
"Ini berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan daerah," ujar Hendra, anggota Banggar DPRD Kota Banjarmasin saat ditemui Jawa Pos, Selasa (20/5/2025).
Politikus PKS ini menyoroti bahwa rendahnya realisasi anggaran bertentangan dengan semangat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tertanggal 23 Februari 2025.
Surat tersebut menginstruksikan daerah untuk memprioritaskan belanja yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengendalian inflasi.
Hendra mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin segera mengambil beberapa langkah konkret. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah dengan realisasi anggaran rendah.
Kedua, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa untuk menghindari penundaan pelaksanaan program.
"Kami juga mendorong penyusunan APBD Perubahan 2025 yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk mendukung program prioritas seperti pembentukan Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025," tegasnya.
Anggota dewan tersebut juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran melalui optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sesuai arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024.
Selain itu, perlu dilakukan optimalisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp1,45 triliun untuk percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi.
"Kami di DPRD siap mendukung percepatan ini. Tapi harus ada komitmen kuat dari eksekutif. Jangan sampai APBD hanya jadi angka di atas kertas," pintanya.
Menurut Hendra, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan anggaran digunakan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
"Kami akan terus mengawal penggunaan anggaran agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegasnya.
Editor : M. Ramli Arisno