BANJARMASIN – Sejak tahun 2022, luas kawasan kumuh di Kota Banjarmasin mencapai 508 hektare, tersebar di lima kecamatan.
Namun, luas kawasan kumuh mulai berkurang, lewat upaya bertahap Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Kepala Dinas Perkim Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya mengungkap sejak 2022 pemko telah menangani sekitar 170 ha kawasan kumuh.
"Kita mampu menangani setidaknya 65 ha per tahun," ujarnya, Kamis (8/5).
Penanganan itu dibiayai APBD pemko, dibantu Pemprov Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat.
Meski demikian, masih tersisa sekitar 370 ha kawasan kumuh yang perlu ditangani. "Jika kita tetap konsisten dengan target 65 ha per tahun, dalam waktu 3-4 tahun ke depan kawasan kumuh di Banjarmasin bisa tertangani sepenuhnya," kata Chandra.
Berbagai program diluncurkan untuk menangani kawasan kumuh, salah satunya program bedah rumah.
Pada tahun 2025, Disperkim menargetkan membedah 15 rumah. Program ini bertujuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni yang berjumlah sekitar 5.000 unit di Banjarmasin.
Pada 2023, sebanyak 370 rumah telah direnovasi, sedangkan di tahun 2024 jumlahnya meningkat menjadi lebih dari 400 rumah. Sebagian besar berada di bantaran sungai.
Chandra menjelaskan kondisi kekumuhan ini terjadi karena pembangunan rumah di bantaran sungai sudah berlangsung sejak lama dan tanpa perencanaan yang teratur. Selain itu, minimnya infrastruktur dan sanitasi yang layak juga menjadi faktor utama kawasan tersebut dikategorikan sebagai kawasan kumuh.
Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan perbaikan jalan titian dan pembangunan fasilitas sanitasi seperti WC atau jamban sehat.
"Kami terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kawasan kumuh ini dapat ditangani secara maksimal," pungkas Chandra.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief