Semua orang tahu, perang dagang yang dilancarkan Trump menarget China. Indonesia bukan siapa-siapa. Tapi ceritanya menjadi berbeda ketika AS menyenggol QRIS.
****
BANK Indonesia (BI) mencatat pembayaran digital tumbuh 35,5 persen secara tahunan, menjadi 3,5 miliar transaksi pada Februari 2025. Penyumbang terbesar adalah QRIS yang tumbuh 170,1 persen per tahun.
QRIS telah melewati perbatasan. Dipakai di Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kini sedang dijajaki kerja sama dengan Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.
Namun, pembayaran pakai barcode itu dituding Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) telah menghambat layanan perusahaan dan perbankan AS. Rupanya AS menginginkan Visa-Mastercard tetap dominan.
Perdebatan QRIS mencuat di tengah negosiasi ulang tarif. Setelah AS menaikkan tarif ekspor untuk Indonesia, dari 10 menjadi 32 persen, berlaku 9 April 2025.
Selama ini Indonesia mengekspor tekstil, alas kaki, sawit, batu bara, karet, furnitur, peralatan elektronik, dan udang ke AS.
Menurut kamu, demi menurunkan tarif ekspor, apakah Indonesia boleh mengalah dalam hal penggunaan QRIS?
Apakah respons Indonesia sudah cukup terhadap perang dagang ini?
Bagaimana kamu melihat AS di bawah Donald Trump? Mengapa hanya China yang berani melawannya?
Ujian Kedaulatan
Mahasiswa FISIP Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Vinciency Michelle Patricia Nata menilai isu ini merupakan ujian bagi kedaulatan ekonomi Indonesia.
"QRIS adalah aset strategis yang harus dipertahankan, tetapi negosiasi cerdas diperlukan untuk melindungi ekspor dari tekanan tarif AS," ujar dara berusia 19 tahun tersebut, Jumat (25/4).
Ia menggambarkan AS di bawah kepemimpinan Donald Trump sebagai "raksasa proteksionis" yang memaksakan agenda "America First."
Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan Trump, termasuk kenaikan tarif gila-gilaan mencerminkan strategi agresif untuk menguasai pasar global.
Tujuannya untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang pada 2024 mencapai USD 971 miliar.
Namun, dampak kebijakan ini tidak sepenuhnya positif bagi AS sendiri. Inflasi melonjak hingga 3,5 persen, rantai pasok global terganggu, dan ancaman resesi global terus membayangi.
China menjadi salah satu negara yang secara konsisten menantang kebijakan perdagangan proteksionis AS.
Hal ini didukung oleh skala ekonomi yang membuat ketergantungan China pada pasar AS relatif kecil, hanya 15 persen dari total ekspornya senilai USD 3,4 triliun pada 2024.
Sebagai perbandingan, Kanada dan Meksiko masing-masing mengandalkan AS untuk 84 persen dan 77 persen dari total ekspor mereka.
Selain itu, inisiatif Belt and Road yang melibatkan lebih dari 140 negara memberikan Tiongkok aliansi strategis untuk melawan dominasi AS, termasuk di forum seperti World Trade Organization (WTO).
China juga telah menghadapi tarif tinggi dari Trump pada 2018-2020 dan berhasil bertahan dengan mendiversifikasi pasar.
"Ekspor ke ASEAN, misalnya, meningkat 20 persen dalam periode tersebut," kata Michelle.
Sebaliknya, Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar pada pasar AS, dengan ekspor senilai USD 28 miliar pada 2024, atau sekitar 10,5 persen dari total ekspor nasional.
Maka, pendekatan diplomasi Indonesia saat ini dianggap Michelle lebih realistis.
"Respons awal Indonesia terhadap perang dagang ini menunjukkan langkah positif, tetapi harus dilanjutkan dengan kebijakan jangka panjang yang lebih solid," sarannya.
Pelajaran dari China sangat relevan bagi Indonesia, yaitu membangun ketahanan ekonomi melalui diversifikasi pasar, inovasi produk, dan penguatan pasar domestik.
Selain itu, solidaritas ASEAN juga perlu dimaksimalkan sebagai kekuatan kolektif untuk menghadapi tekanan dari AS.
Mahasiswa FISIP ULM lainnya, Muhammad Ridan dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak boleh menukar kedaulatan ekonomi dari QRIS dengan konsesi dagang jangka pendek.
"Berkompromi adalah bentuk kebijakan yang keliru," ujar pemuda 19 tahun itu, kemarin.
Indonesia, kata Ridan, tidak seharusnya dipaksa membuka sistemnya untuk dominasi asing hanya demi mempertahankan ekspor.
“Jika jawabannya ya, maka kita secara sadar memilih menjadi negara konsumen selamanya, bukan produsen," lanjut Ridan.
Keputusan semacam itu, Indonesia seakan rela menukar kemerdekaan finansial dengan kelonggaran kuota ekspor sawit dan udang.
"Ini bukan kompromi cerdas, melainkan penyerahan diri yang sistemik," sebutnya.
Ridan juga menyoroti respons pemerintah Indonesia sejauh ini yang dinilainya terlalu lunak.
"Seolah-olah masih ada anggapan bahwa semua bisa diselesaikan dengan 'konsultasi teknis', padahal tekanan yang kita hadapi bersifat geopolitik yang nyata."
Ia menilai Amerika di bawah Trump tidak lagi bermain dalam kerangka perdagangan bebas.
Sebaliknya, AS menganut riil politik ekonomi, di mana segala bentuk kemandirian ekonomi negara lain dianggap sebagai ancaman.
Tiongkok, kata Ridan, mampu melawan karena memiliki daya tawar yang kuat: pasar besar, teknologi mandiri, dan kontrol atas rantai pasok global.
Meskipun Indonesia belum memiliki kekuatan seperti itu, justru alasan inilah yang seharusnya mendorong Indonesia untuk membangun daya tawarnya, bukan malah menghapusnya.
QRIS, menurutnya, adalah salah satu dari sedikit kartu truf yang dimiliki Indonesia untuk membentuk posisi tawar di tingkat regional.
"Mengalah berarti kehilangan satu per satu kedaulatan strategis kita,” tekannya.
Jika pemerintah benar-benar serius membahas digital sovereignty, maka pertahanan terhadap QRIS harus bersifat struktural.
Maka Indonesia disarankan untuk membangun aliansi dan mengembangkan interoperabilitas di kawasan Asia.
Indonesia juga perlu menggiring narasi kalau sistem pembayaran global tidak boleh dikuasai hanya oleh dua merek besar. "Ini bukan tentang Amerika atau Visa. Ini tentang siapa yang berhak menentukan masa depan sistem ekonomi digital dunia," ujarnya.
Terakhir, ia mengkritik posisi Indonesia selama ini yang dianggap terlalu bermain aman di hadapan kekuatan besar.
"Indonesia sudah terlalu lama menjadi negara yang selalu 'mengerti posisi.' Saatnya kita berhenti dan mulai menjadi negara yang memaksa posisi untuk dimengerti," tutupnya.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief