Banjarmasin tidak hanya menghadapi krisis sampah lingkungan. Keberadaan "sampah masyarakat" juga harus dipikirkan.
*****
BANJARMASIN – Banjarmasin tengah menghadapi peningkatan jumlah anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng), terutama selama Ramadan hingga setelah Idulfitri. Contoh fenomena "manusia silver" yang kian marak.
Fenomena ini mendapat perhatian serius dari Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah. Ia mendesak Satpol PP untuk meningkatkan penertiban.
Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan, jika dibiarkan, jumlah anjal dan gepeng di Kota Seribu Sungai akan terus bertambah.
"Terutama setelah lebaran, biasanya ada pendatang dari luar daerah yang nekat ke Banjarmasin tanpa keahlian. Jangan datang ke Banjarmasin kalau tujuannya hanya untuk mengemis atau menjadi 'manusia silver'. Kami ingin kota ini bersih dari fenomena semacam itu," tegasnya, Rabu (9/4).
Ia juga menyoroti para pengemis wanita yang membawa balita sebagai bagian dari eksploitasi anak.
Menurutnya, tindakan seperti ini bukan hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga mengarah pada pelanggaran hak anak.
"Hal ini harus diantisipasi," kata Aliansyah.
Ia berjanji, Komisi I akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan Dinas Sosial untuk mengambil langkah strategis.
"Kita harus menjaga citra Banjarmasin sebagai kota yang layak dikunjungi. Jangan sampai wisatawan atau pendatang merasa tidak nyaman karena maraknya pengemis di jalanan," katanya.
Selain itu, ia meminta pemko mengoptimalkan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) di Jalan AMD Manunggal XII, Tanjung Pagar, Banjarmasin Selatan.
Menurutnya, BLK ini harus menjadi solusi untuk memberikan pelatihan keterampilan dan membuka lapangan pekerjaan bagi warga lokal.
"Jika fasilitas BLK dimanfaatkan dengan baik, maka masyarakat bisa memiliki keterampilan untuk mandiri dan tidak lagi bergantung pada meminta-minta," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP Banjarmasin, Ahmad Muzaiyin mengatakan fenomena anjal dan gepeng menjadi perhatian utama pihaknya.
Muzaiyin mengakui, jumlah mereka memang bertambah selama bulan puasa.
"Penertiban sudah menjadi pertimbangan kami sejak awal. Namun, selama beberapa waktu terakhir, konsentrasi kami lebih fokus ke membantu program 100 hari kerja Wali Kota baru, terutama dalam penanganan sampah," ujarnya.
Selain itu, kemarin Satpol PP lebih fokus mengawasi penegakan Perda Ramadan.
Setelah lebaran, Muzaiyin memastikan pihaknya akan kembali mengoptimalkan pengawasan terhadap anak jalanan, pengemis, pengamen, dan "manusia silver".
"Penertiban sebenarnya sudah dilakukan maksimal, tetapi banyak dari mereka yang kembali lagi ke jalanan," klaimnya.
Dari hasil pengawasan, Muzaiyin menyebut bahwa sebagian besar pelaku adalah wajah-wajah lama yang tak kapok mengemis.
Sisi lain, Satpol PP mengantisipasi migrasi pengemis dari luar daerah. "Terkait ini, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial," sebutnya.
Dalam konteks ini, maka partisipasi masyarakat dalam menangani masalah ini menjadi sangat penting.
"Kami meminta masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada mereka. Kebiasaan ini justru membuat mereka semakin betah di jalanan. Berdasarkan hasil interogasi, ada pengemis yang bisa mendapatkan uang hingga ratusan ribu rupiah per hari—lebih besar dibandingkan penghasilan buruh bangunan," ungkapnya.
Sebagai alternatif, Muzaiyin mengimbau masyarakat untuk menyalurkan donasi melalui lembaga amal yang memiliki legalitas jelas.
"Dengan begitu, bantuan dapat disalurkan secara tepat kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," tandasnya.
Kata Antropolog
Antropolog Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah menyebut anjal dan gepeng adalah fenomena yang terus berulang di kota ini.
Mereka kerap mengadu nasib di jalanan dengan berbagai cara, mulai dari menampilkan diri menggunakan "properti kemiskinan" seperti pakaian lusuh dan tubuh tak terawat, hingga menjadi penghibur amatir dengan alat musik seadanya.
Bahkan, beberapa di antaranya nekat mengecat tubuh mereka dengan cat perak mengkilap.
Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Banjarmasin, melainkan juga di berbagai kota besar lain di Indonesia.
"Namun, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam memahami kehadiran mereka. Pertama, apakah kehadiran mereka atas inisiatif pribadi atau diorganisir kelompok tertentu? Kedua, apakah secara jumlah mereka telah mendominasi ruang publik kota? Dua hal ini bisa menjadi indikator untuk memahami sejauh mana keberadaan mereka berdampak pada dinamika kota," paparnya, kemarin.
Nasrullah mengatakan patroli dan razia saja tidak akan cukup untuk menyelesaikan persoalan ini.
Pendekatan yang lebih sistematis diperlukan, salah satunya melalui pembuatan bank data anjal dan gepeng.
Bank data ini dapat digunakan untuk mendokumentasikan identitas mereka, termasuk asal daerah, latar belakang keluarga, dan alasan mereka turun ke jalan, apakah karena kemiskinan, masalah mental, atau keluarga yang bermasalah.
Selain itu, identitas kelompok yang mungkin mengorganisir mereka juga perlu dibongkar.
Melalui pendekatan berbasis data, pola kemunculan mereka dapat dipetakan, mulai dari waktu mereka beroperasi, bulan-bulan tertentu di mana jumlah mereka meningkat, hingga metode yang efektif untuk meminimalkan keberadaan mereka di jalanan.
"Dengan cara ini, penanganan anak jalanan dan gepeng di Banjarmasin dapat dilakukan secara lebih komprehensif," tutup Nasrullah.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief