BANJARMASIN - Seluruh daerah terdampak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, tak terkecuali Pemko Banjarmasin.
Salah satu dinas yang anggarannya kena pangkas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang (PUPR).
"Di tempat kami, anggaran dipangkas sampai Rp12 miliar," ungkap Kepala
Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, belum lama tadi.
Pemangkasan itu mengenai pos anggaran sosialisasi dan perjalanan dinas pejabat. Namun, Suri mengakui, sejumlah proyek infrastruktur juga ikut terdampak.
"Pelebaran jalan di kawasan Sungai Andai menjadi salah satu yang ditunda," jelasnya.
Proyek yang urung dikerjakan pada tahun 2025 akan diusulkan kembali pada APBD Perubahan nanti.
"Nanti dilihat lagi, kalau tidak bisa juga, mungkin diusulkan pada APBD 2026," ucap Suri.
Sementara untuk pembangunan jembatan dekat Masjid Sultan Suriansyah dan Jembatan penghubung Sungai Andai-Cemara tetap dilanjutkan, sebab sudah berjalan.
"Jembatan penghubung kan sudah berjalan, jadi harus dilanjutkan," katanya.
Tapi saat ini belum dapat digarap mengingat tengah berlangsung audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). "Kalau sudah selesai segera kita lelang," pungkasnya.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin menyatakan efisiensi mengenai hampir semua SKPD. Pemangkasan menimpa anggaran seremoni, belanja alat tulis kantor (ATK), hingga perjalanan dinas.
"Kegiatan yang urgen tetap dikerjakan, seperti bidang kesehatan dan pendidikan yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat," jelasnya.
Ditanya berapa total pemangkasannya, politikus Partai Gerindra ini menyebut di angka 30 persen. "Sekitar itu," ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Banjarmasin, Rikval Fachruri memastikan bukan hanya pemko yang berhemat. Dewan juga memangkas anggran perjalanan dinas dan bimbingan teknisnya, walaupun ia tidak menyebut secara rinci angkanya.
"Masih tahap penyesuaian, yang pasti akan diikuti dan ditindaklanjuti," janjinya.
Apakah anggaran pembuatan rancangan peraturan Daerah (perda) juga terimbas? Rikval menjawab, pasti berpengaruh.
"Tapi karena ini berkaitan dengan fungsi regulasi, perlu dilihat sejauh mana urgensinya," jelas politikus muda Partai Golkar ini.
"Efisiensi mungkin sedikit berpengaruh terhadap kucuran dana dari pemerintah pusat, tapi tidak terlalu banyak berdampak terhadap pembangunan di Banjarmasin,” tutup Rikval.
Editor: Syarafuddin
Editor : Arief