RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Amuntai - Mahasiswa BEM se-Kalimantan Selatan Wilayah 3 mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengambil langkah nyata menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kabut asap, serta persoalan distribusi dan harga bahan bakar minyak (BBM).
Tuntutan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Baru DPRD HSU, Kamis (24/9/2026), setelah mahasiswa menggelar aksi di depan kantor dewan.
Mahasiswa meminta pemerintah melindungi kesehatan warga yang terdampak kabut asap dan menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara terbuka serta berkala. Mereka juga mendorong penguatan peran desa melalui program Desa Tangguh Bencana, ketersediaan posko kesehatan, dan penanganan dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
Persoalan BBM turut disorot. Mahasiswa meminta transparansi kinerja Satuan Tugas BBM, pemerataan distribusi, serta perhatian pada harga di tingkat pengecer, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Pemkab HSU Paparkan Penanganan Karhutla
Sekretaris Daerah HSU Adi Lesmana mengatakan tim teknis terus bekerja menangani karhutla di lapangan. “Tim teknis di lapangan terus bekerja setiap hari,” ujarnya dalam RDP.
Menurut Adi, kondisi geografis HSU yang berada di dataran rendah membuat wilayah tersebut juga berpotensi terdampak asap dari daerah tetangga.
Ia menyebut posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di kantor lama aktif setiap hari sejak 7 September 2026. Petugas juga melakukan patroli dan mendatangi kawasan yang dinilai rawan kebakaran.
Untuk mengatasi keterbatasan sarana, Pemkab HSU telah mengusulkan tambahan kendaraan operasional dan tangki air melalui APBD Perubahan. Usulannya meliputi kendaraan pikap, Hilux, serta sepeda motor untuk menjangkau lokasi yang sulit dilalui. Adi mengatakan usulan bantuan sarana kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga telah mendapat persetujuan.
Mengenai BBM, Adi menyebut Pemkab HSU bersama organisasi perangkat daerah terkait masih merumuskan langkah penanganan. Naskah belum merinci kebijakan, jadwal pelaksanaan, ataupun hasil kerja Satgas BBM yang diminta mahasiswa.
DPRD HSU Dukung Pengawasan Mahasiswa
DPRD HSU menyatakan dukungan terhadap aspirasi mahasiswa dan berkomitmen mendorong penguatan alokasi anggaran perubahan untuk penanganan karhutla.
Mahasiswa kembali meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan pembakaran lahan secara sengaja. Hingga RDP berlangsung, naskah belum memuat keterangan aparat mengenai hasil penyelidikan atau pihak yang diduga bertanggung jawab. (*)
Editor : M. Ramli Arisno