RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KOTABRU - Bayang-bayang gagal panen akibat kekeringan ekstrim dan kemarau berkepanjangan memicu reaksi cepat dari legislatif Kotabaru. Jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru mendatangi langsung Kementerian Pertanian beberapa hari yang lalu demi memperjuangkan nasib para petani di Bumi Saijaan yang tengah terpuruk.
Langkah jemput bola ini diceritakan oleh Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, saat dikonfirmasi oleh Radar Banjarmasin, Kamis (17/9).
Diceritakannya saat ke Kementrian Pertanian ia bersama jajaran pimpinan serta anggota Komisi II dan staf khusus. Abu menegaskan bahwa kedatangan mereka ke Jakarta adalah bentuk urgensi untuk menyelamatkan sektor pertanian daerah yang menjadi salah satu penyangga pangan utama di Kalimantan Selatan.
"Kami datang langsung ke Kementerian Pertanian untuk mempertanyakan dan memperjuangkan bantuan produktif bagi para petani kita. Mengingat Kotabaru memiliki cakupan wilayah yang sangat luas," ujar Abu Suwandi.
Abu membeberkan, Kabupaten Kotabaru membawahi 22 kecamatan, 198 desa, dan 4 kelurahan dengan total luas baku lahan pertanian mencapai 19.940 hektar.
Wilayah yang mencakup seperempat dari total daratan pertanian Kalimantan Selatan ini memiliki potensi luar biasa. Namun, potensi tersebut kini terancam lumpuh total. Dibeberkannya, berdasarkan laporan di lapangan, dampak fenomena El Nino dan kemarau panjang telah menyebabkan kekeringan parah selama dua hingga tiga bulan terakhir.
Tiga kecamatan yang menjadi titik terparah dan paling mendesak untuk diselamatkan meliputi Kecamatan Pamukan, Kelumpang, dan Hampang, dimana para petani kini di ambang kegagalan panen.
"Kondisi ini membuat para petani kita terancam gagal panen. Jangankan untuk mengairi sawah, untuk mandi sehari-hari saja susah. Struktur wilayah Kotabaru yang terbagi antara daratan dan pulau semakin memperberat tantangan geografis ini," tegas Abu.
Persoalan petani Kotabaru rupanya bukan sekadar faktor cuaca. DPRD Kotabaru juga secara kritis menyoroti lesunya dukungan anggaran akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan oleh pemerintah pusat. Hingga tahun 2023, tercatat masih ada sisa DBH kurang bayar sekitar Rp99 miliar yang belum terselesaikan.
“Kami DPRD berharap pemerintah pusat sigap merespons situasi darurat ini sebelum krisis air dan kekeringan mematikan denyut nadi ekonomi petani di Kotabaru sepenuhnya,” ucapnya. (jum)
Editor : Arief M