RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kotabaru – Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Kotabaru, Senin (7/9), belum memberikan kepastian yang diharapkan para nelayan terkait penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertemuan yang membahas kelangkaan dan kejelasan alokasi BBM tersebut belum menghasilkan keputusan konkret. Kondisi itu membuat nelayan yang tergabung dalam Ikatan Nelayan Saijaan (INSAN) Kotabaru mengaku kecewa.
Ketua INSAN Kotabaru, Hamdani, mengatakan persoalan BBM bersubsidi sudah lama menjadi keluhan anggotanya. Bahkan, sebanyak 338 nelayan hingga kini disebut belum pernah mendapatkan BBM bersubsidi.
“Kami menyampaikan keluhan terkait permasalahan BBM. Sampai saat ini, kurang lebih ada 338 orang nelayan kami yang belum pernah mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Hamdani kepada Radar Banjarmasin, Rabu (9/9).
Menurut Hamdani, para nelayan sebelumnya telah menjalani proses administrasi yang dipersyaratkan. Pengukuran kapal oleh instansi terkait juga telah dilakukan pada 28 November 2025.
Namun, proses tersebut hingga kini belum berujung pada penerbitan maupun realisasi BBM bersubsidi bagi para nelayan.
“Sudah pernah dilakukan pengukuran pada 28 November 2025 lalu, tetapi sampai sekarang belum terbit atau terealisasi untuk anggota kami,” katanya.
Hamdani menilai hasil RDP belum menjawab persoalan yang selama ini dikeluhkan nelayan. Ia berharap DPRD Kotabaru dapat mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai kuota dan penyaluran BBM.
“Kalau hasil sementara ini, jujur kami belum mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Harapan kami, DPRD Kotabaru bisa secepatnya membantu agar masalah ini dapat terwujud,” ujarnya.
Kekecewaan serupa disampaikan Sekretaris INSAN Kotabaru, H Sabra atau Wara. Menurutnya, nelayan membutuhkan kepastian dan langkah nyata, bukan kembali diarahkan dari satu instansi ke instansi lainnya.
Ia berharap pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait segera menunjukkan langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan BBM nelayan.
“Kalau memang dari pihak eksekutif dan legislatif tidak mengindahkan atau tidak menjalankan apa yang menjadi aspirasi kami, maka kami akan turun mengadakan aksi kembali,” tegasnya.
Sabra mengaku para nelayan merasa selama ini belum mendapatkan kepastian meski persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan.
“Kami sudah merasa dibodohi dan di-pingpong ke sana-kemari. Makanya saat ini kami menuntut pembuktian yang nyata dari dinas dan instansi terkait. Semoga kami jangan terus-menerus dijadikan bola pingpong,” katanya.
Menurutnya, RDP diharapkan tidak berhenti sebagai forum pembahasan. Nelayan meminta ada tindak lanjut yang jelas sehingga persoalan BBM bersubsidi dapat segera diselesaikan.
“Mudah-mudahan dengan adanya RDP ini ada kelanjutan yang lebih maksimal untuk membahas masalah BBM nelayan,” pungkasnya.
Editor : Arif Subekti