RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU - Komisi VIII DPR RI meminta mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan diperkuat. Kesiapsiagaan dinilai mendesak menyusul masih terjadinya karhutla di sejumlah wilayah, termasuk Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Tanah Laut.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan penanganan karhutla membutuhkan sinergi kuat antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BPBD Kalsel, BPBD kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
“Komisi VIII DPR RI mendorong jajaran BNPB, BPBD Kalimantan Selatan, dan BPBD kabupaten/kota se-Kalsel, termasuk stakeholders terkait, untuk memperkuat mitigasi, meningkatkan kapasitas penanggulangan, serta memberikan respons cepat setiap terjadi karhutla,” tegas Wachid saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kalsel, Jumat (28/8).
Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menilai penguatan kesiapsiagaan harus mendapat perhatian serius. Terlebih, tren kejadian bencana di Indonesia masih tinggi.
Komisi VIII Soroti Tren Bencana Nasional
Berdasarkan data Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto yang disampaikan dalam rapat kerja pada 10 Juni lalu, jumlah bencana sepanjang 2021 hingga 2026 cenderung fluktuatif dengan angka di atas 3.500 kejadian per tahun. Pada 2021 dan 2023, jumlahnya bahkan mencapai sekitar 5.400 kejadian.
Hingga Juni tahun ini, tercatat 1.051 kejadian bencana secara nasional. Bencana tersebut mengakibatkan 243 orang meninggal dunia, 1.700 orang luka-luka, 13 orang hilang, serta sekitar 2,6 juta orang mengungsi.
Wachid menegaskan risiko bencana dapat ditekan melalui penguatan mitigasi, edukasi, serta sistem penanggulangan yang terintegrasi.
Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kalsel tersebut sekaligus dilakukan untuk menggali kesiapan daerah dalam menghadapi bencana dan memetakan berbagai kendala di lapangan.
Temuan Kalsel Jadi Evaluasi BNPB
Hasil kunjungan dan temuan di Kalimantan Selatan selanjutnya akan dibawa Komisi VIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja BNPB dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI mendatang, termasuk menyangkut penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla. (*)
Editor : M. Ramli Arisno