Pembahasan dilakukan setelah penyampaian Raperda Perubahan APBD dalam rapat paripurna DPRD HST pada 18 Agustus 2026. Raperda tersebut ditargetkan rampung dan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada minggu kedua September 2026.
Juru Bicara Fraksi PAN DPRD HST, Dudi Hermawan, mengatakan pembahasan perubahan APBD menjadi bagian penting untuk memastikan penyesuaian anggaran tetap sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, DPRD akan mencermati perubahan pada sisi pendapatan maupun belanja, termasuk program dan kegiatan yang mengalami penyesuaian anggaran.
“Pembahasan ini tentu kami harapkan berjalan terbuka dan konstruktif. Yang paling penting, setiap perubahan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya, Rabu (26/8/2026).
Dalam pemandangan umum Fraksi PAN, pendapatan daerah pada Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,74 triliun. Angka tersebut turun Rp17,18 miliar dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp1,76 triliun.
Namun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru diproyeksikan meningkat menjadi Rp261,55 miliar. Nilai tersebut naik Rp2,53 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp259,02 miliar.
Sementara pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp1,46 triliun atau meningkat Rp10,97 miliar dibandingkan target APBD 2026 sebesar Rp1,45 triliun.
Pada sisi belanja, perubahan cukup signifikan terjadi. Pagu belanja daerah dalam Raperda Perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,88 triliun.
Jumlah tersebut turun Rp325,89 miliar dibandingkan pagu APBD 2026 yang sebelumnya mencapai Rp2,21 triliun. Penurunan terjadi pada sejumlah komponen belanja, mulai dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga hingga belanja transfer.
Dudi mengatakan, DPRD akan memastikan efisiensi anggaran tidak berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi memang perlu dilakukan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Tetapi program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Fraksi PAN juga meminta agar belanja daerah tetap diarahkan pada program prioritas, terutama pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, dengan pendapatan Rp1,74 triliun dan belanja Rp1,88 triliun, terdapat defisit sekitar Rp144,05 miliar. Defisit tersebut bersama penyertaan modal Rp10 miliar direncanakan ditutup melalui SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp154,05 miliar.
Dudi menambahkan, pembahasan bersama Pemkab HST masih akan mencermati sejumlah catatan DPRD, termasuk alasan penurunan pendapatan, strategi peningkatan PAD, program yang mengalami pengurangan anggaran serta penggunaan SiLPA.
“Harapan kami, hasil pembahasan nanti benar-benar menghasilkan anggaran yang tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat HST,” pungkasnya.
Editor : Arif Subekti