RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Kotabaru – Siklus tahunan bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotabaru memantik nada tajam dari legislatif.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, menyuarakan kritik tajam terkait pola penanganan bencana daerah yang dinilai monoton dan tanpa solusi konkrit jangka panjang.
Dijelaskannya, dalam rapat koordinasi Senin (24/8) bersama jajaran eksekutif di DPRD Kotabaru Abu Suwandi menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus-menerus terjebak dalam pola penanganan seremonial dan darurat tanpa penyelesaian mendasar.
"Maksud saya itu kita nggak bisa main terus begini ya pimpinan. Bahwa tiap tahun kita main dengan penanganan pemadam kebakaran, tinggal suplai air pakai tangki, tapi tahun depan kejadian lagi," ujar Abu Suwandi, Rabu (26/8) siang
Ia menekankan pentingnya pembagian langkah penanganan yang jelas, baik jangka pendek maupun jangka menengah, agar anggaran dan kebijakan yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Untuk jangka pendek, ia meminta Sekda Kotabaru beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk segera mengambil langkah konkret dan memperkuat alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
"Ada harapan kami di Banggar, ada solusi jangka pendek yaitu apa... izin Pak Sekda beserta kawan-kawan SKPD, kalau bisa kita perkuat dana BTT itu untuk air bersih," paparnya.
Menurutnya, kebutuhan dasar seperti ketersediaan air bersih dan layanan kesehatan warga terdampak harus menjadi prioritas utama penanganan darurat saat ini.
Memasuki pembahasan jangka menengah, Suwandi secara eksplisit menyoroti alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
Ia meminta agar titik-titik rawan krisis air yang hingga kini belum tersentuh fasilitas infrastruktur dasar segera diprioritaskan.
"Jangka menengahnya kami berharap di Banggar ini untuk 2026 perubahan nanti, alokasi anggaran terkait dengan titik rawan di desa tersebut atau di titik tersebut tidak ada sumur bor, tolong segera ditambahkan di alokasi tersebut dan segera dilaksanakan," cetusnya.
Tak berhenti di situ, Ketua Komisi II ini juga menyentil ketimpangan pemerataan jaringan PDAM yang selama ini dinilai hanya berfokus di kawasan perkotaan.
"Kedua, rehabilitasi, kalau perlu itu jaringan PDAM. Karena setahu saya jaringan PDAM ini khusus untuk di pusat kota saja. Tapi kalau untuk desa-desa Pulau Laut yang agak jauh, itu belum dapat jaringan PDAM ini," tambahnya.
Ia menekankan pentingnya edukasi dan perencanaan jangka panjang terkait pemanfaatan serta konservasi sumber daya air.
Suwandi berharap seluruh poin mendesak ini dapat direalisasikan dan diakomodasi dalam pembahasan anggaran perubahan di akhir tahun ini demi mengakhiri penderitaan warga akibat krisis air yang berulang setiap tahunnya.
Editor : M Oscar Fraby