RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, AMUNTAI – Persatuan Bubuhan Sopir Truk (PBST) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggeruduk Kantor DPRD HSU, Kamis (20/8/2026).
Para sopir truk datang membawa keresahan terkait ketersediaan dan distribusi BBM jenis Bio Solar bersubsidi yang mereka nilai belum merata.
Mereka meminta pemerintah tidak sekadar mendengar keluhan, tetapi segera memberikan solusi konkret agar para sopir truk mendapatkan Solar subsidi secara adil dan transparan.
Aspirasi PBST diterima langsung pimpinan dan anggota DPRD HSU bersama Pemerintah Kabupaten HSU. Hadir Ketua DPRD HSU H. Fadilah, Ketua Komisi II Mukhsin Haita, sejumlah anggota dewan, Bupati HSU H. Sahrujani, Wakil Bupati HSU Hero Setiawan, serta Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto.
Minta 3-4 SPBU Sediakan Bio Solar
Ketua PBST Gazali Rahman mengatakan, akses terhadap Bio Solar bersubsidi masih menjadi persoalan yang dihadapi para sopir truk di HSU.
Karena itu, mereka meminta pemerintah memastikan distribusi BBM bersubsidi dilakukan secara adil, transparan, dan tepat sasaran.
“Yang kami harapkan bukan hanya aspirasi kami didengar, tetapi ada tindak lanjut yang jelas. Kami ingin ada kepastian dalam mendapatkan Solar bersubsidi secara adil dan transparan,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, PBST menyampaikan sejumlah tuntutan.
Salah satunya, mereka meminta sedikitnya tiga hingga empat dari enam SPBU di HSU dapat menyediakan Bio Solar bersubsidi.
Menurut para sopir, semakin banyak titik pelayanan akan membuat akses terhadap BBM bersubsidi lebih mudah sekaligus mengurangi potensi antrean dan kesenjangan distribusi.
SPBU Keramat Diminta Segera Ditindaklanjuti
PBST juga mendesak agar proses SPBU Keramat segera ditindaklanjuti.
Keberadaan SPBU tersebut dinilai dapat menambah titik pelayanan BBM sehingga kebutuhan Solar para sopir truk lebih mudah terpenuhi.
Tak hanya soal jumlah SPBU, PBST juga meminta distribusi Solar subsidi benar-benar memprioritaskan sopir truk HSU yang membutuhkan.
Mereka berharap mekanisme penyaluran tidak menimbulkan kesenjangan maupun keresahan di lapangan.
PBST menegaskan, persoalan tersebut jangan berhenti pada janji atau wacana.
Para sopir ingin ada kepastian mengenai langkah konkret pemerintah setelah aspirasi mereka disampaikan kepada DPRD dan Pemkab HSU.
DPRD Janji Tindaklanjuti Aspirasi Sopir
Ketua DPRD HSU H. Fadilah mengapresiasi aksi PBST yang berlangsung tertib dan damai.
Menurutnya, penyampaian aspirasi melalui dialog merupakan langkah yang baik untuk mencari solusi bersama.
“Kami mengapresiasi teman-teman dari PBST yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang ada bisa kita komunikasikan bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Politisi Golkar itu memastikan DPRD HSU akan menampung dan menindaklanjuti aspirasi para sopir sesuai kewenangan.
Dewan juga akan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.
“Aspirasi ini tentu menjadi perhatian kami. Kami akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan DPRD dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Harapannya, ada solusi yang konkret dan tidak ada lagi keresahan di kalangan sopir,” katanya.
Pejabat Duduk Bersama Sopir
Sementara itu, Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto mengapresiasi peserta aksi yang menjaga ketertiban dan mengutamakan dialog.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta aksi karena kegiatan berlangsung dengan damai dan mengutamakan dialog. Secara keseluruhan, aksi berjalan aman dan lancar,” sampainya.
Ada pemandangan menarik dalam pertemuan tersebut.
Di tengah teriknya matahari, Bupati HSU, Wakil Bupati HSU, pimpinan dan anggota DPRD HSU, serta Kapolres HSU duduk bersama para sopir di halaman Kantor DPRD HSU.
Tanpa alas, para pejabat tersebut berdialog langsung dengan peserta aksi.
Suasana itu menunjukkan keterbukaan pemerintah daerah dan DPRD dalam mendengarkan langsung keluhan masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan BBM bersubsidi.
Sopir Tak Ingin Aspirasi Berhenti di Ruang Rapat
Namun, bagi para sopir, dialog tersebut bukan akhir dari persoalan.
Mereka kini menunggu tindak lanjut nyata, mulai dari kepastian ketersediaan Bio Solar hingga mekanisme distribusi yang dinilai lebih adil dan transparan.
PBST berharap DPRD dan Pemkab HSU tidak berhenti pada menerima aspirasi, tetapi segera mengambil langkah konkret bersama instansi terkait.
Sebab bagi para sopir truk, ketersediaan Bio Solar bukan sekadar persoalan mendapatkan BBM.
Solar merupakan bagian penting dari kelancaran pekerjaan sekaligus sumber penghasilan mereka.
Kini, bola berada di tangan pemerintah dan DPRD HSU.
Para sopir menunggu apakah tuntutan yang mereka sampaikan hari ini benar-benar berujung pada solusi, atau kembali berhenti sebagai aspirasi yang menunggu tindak lanjut.
Editor : Eddy Hardiyanto