RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Barabai- Ketua Komisi I DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) Yajid Fahmi As meminta pelayanan kesehatan tetap menjadi prioritas meski pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal.
Hal tersebut disampaikan Yajid dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas Kesehatan HST di Aula Bakti Husada Dinkes HST, Jumat (14/8/2026).
Menurut Yajid, masyarakat tidak berkepentingan dengan persoalan internal maupun dinamika anggaran pemerintah. Ketika membutuhkan layanan kesehatan, masyarakat hanya berharap pelayanan tetap tersedia dan berjalan dengan baik.
“Harapan ulun, jangan sampai persoalan anggaran mengganggu pelayanan publik. Masyarakat tidak mau tahu bagaimana kondisi anggaran pemerintah. Yang mereka inginkan, ketika membutuhkan pelayanan, layanan tersebut tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas yang tetap dibutuhkan masyarakat dalam kondisi apa pun. Persoalan seperti keterlambatan pembayaran jasa maupun dana kapitasi, menurutnya, tidak boleh sampai berdampak terhadap layanan yang diterima masyarakat.
“Di rumah sakit, masyarakat tidak peduli apakah kondisi anggaran sedang berlebih atau terbatas. Mereka juga tidak ingin tahu soal keterlambatan uang jasa maupun dana kapitasi puskesmas. Bagi masyarakat, yang paling penting adalah pelayanan tetap berjalan dengan baik,” katanya.
Selain persoalan anggaran, Yajid menyoroti tantangan komunikasi dalam pelayanan publik. Di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui media sosial, kesalahan komunikasi kecil dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Saat ini informasi begitu cepat tersebar di tengah masyarakat. Karena itu, sedikit saja terjadi kesalahan komunikasi, pelayanan yang sebenarnya sudah berjalan sesuai SOP bisa menimbulkan persoalan di masyarakat,” tuturnya.
Yajid mengaku DPRD juga kerap menerima keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik. Namun, setiap laporan menurutnya perlu diperiksa secara menyeluruh sebelum menyimpulkan adanya kesalahan pelayanan.
“Keluhan terkait pelayanan publik memang banyak yang sampai kepada ulun dan kawan-kawan di dewan. Ada yang sampai viral di media, tetapi biasanya kami melihat dan melakukan pemeriksaan lebih dalam. Terkadang keluhan itu muncul karena masyarakat belum memahami alur atau SOP pelayanan yang berlaku,” pungkasnya.
Editor : Sutrisno