RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Banjarbaru - Peringatan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengenai 490 pemerintah daerah yang diperkirakan berpotensi kesulitan membayar gaji aparatur sipil negara (ASN) akibat pemotongan transfer dari pemerintah pusat menjadi sorotan nasional.
Lalu, bagaimana kondisi keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan?
Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan melalui fitur Lacak Salur per 7 Agustus 2026 menunjukkan, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ke 14 pemerintah daerah di Kalsel terus berjalan.
Dari total pagu TKDD sebesar Rp18,17 triliun, dana yang telah disalurkan pemerintah pusat mencapai Rp11,28 triliun atau 62,10 persen.
Angka tersebut menunjukkan lebih dari separuh alokasi transfer tahun anggaran 2026 telah masuk ke kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pemerintah kabupaten dan kota.
DAU Penopang Gaji ASN Sudah Tersalur 64,83 Persen
Di dalam struktur APBD, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja pegawai, termasuk gaji ASN, serta operasional dasar pemerintah daerah.
Tahun ini, pemerintah pusat mengalokasikan DAU sebesar Rp10,82 triliun untuk seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Hingga 7 Agustus 2026, data DJPK Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyalurannya telah mencapai Rp7,01 triliun atau 64,83 persen. Persentase tersebut berada di atas rata-rata realisasi keseluruhan TKDD di Kalsel yang mencapai 62,10 persen.
Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan pagu DAU terbesar di Kalimantan Selatan, yakni Rp1,16 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp745,87 miliar atau 63,99 persen telah disalurkan ke kas daerah.
Sementara itu, Kota Banjarbaru mencatat persentase penyaluran DAU tertinggi, yakni 66,01 persen. Dari pagu Rp404,63 miliar, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp267,09 miliar.
Data tersebut memperlihatkan penyaluran dana yang menjadi salah satu penopang belanja pegawai di Kalsel terus berlangsung hingga awal Agustus.
Selain DAU, dalam data tersebut mencatatkan bahwa pemerintah pusat juga terus menyalurkan dana yang berkaitan dengan hak tenaga pendidik.
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah memiliki pagu Rp1,50 triliun untuk Kalimantan Selatan. Hingga 7 Agustus, realisasi penyalurannya telah mencapai Rp858,03 miliar atau 56,89 persen.
Di sisi lain, arus kas pemerintah daerah di Kalsel juga ditopang Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam dari royalti minerba.
Dari total pagu Rp3,36 triliun, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp2,02 triliun atau tepat 60 persen.
Kabupaten Tanah Bumbu menjadi penerima pagu DBH Royalti Minerba terbesar dengan realisasi Rp291,46 miliar dari pagu Rp485,77 miliar. Disusul Kabupaten Balangan yang telah menerima Rp286,41 miliar dari pagu Rp477,35 miliar.
DAU Kesehatan, Pendidikan, dan Kelurahan Masih Belum Tersalur
Di balik penyaluran dana yang telah melampaui separuh pagu tersebut, data SIKD DJPK Kementerian Keuangan juga memperlihatkan masih adanya sejumlah pos transfer yang belum bergerak.
DAU Bidang Kesehatan dengan total pagu Rp187,44 miliar untuk seluruh Kalimantan Selatan masih mencatat realisasi penyaluran 0 persen hingga 7 Agustus 2026.
Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan pagu terbesar pada pos tersebut, yakni Rp35,88 miliar. Berikutnya Kabupaten Kotabaru Rp26,96 miliar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp23,37 miliar.
Kondisi serupa juga terjadi pada DAU Bidang Pendidikan. Dari total pagu Rp66,21 miliar, realisasi penyalurannya masih 0 persen.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki pagu terbesar pada pos tersebut, yakni Rp10,17 miliar, disusul Kabupaten Kotabaru Rp8,81 miliar dan Kabupaten Banjar Rp8,27 miliar.
Selain itu, DAU Pendanaan Kelurahan dengan total pagu Rp28,80 miliar juga belum terealisasi sama sekali.
Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan pagu terbesar pada pos tersebut, yakni Rp10,40 miliar.
Data tersebut menunjukkan bahwa meski penyaluran dana umum telah berjalan, sejumlah transfer yang telah ditentukan penggunaannya (earmarked) masih belum direalisasikan hingga awal Agustus.
Dana Desa Hampir Tuntas
Berbeda dengan sejumlah pos DAU spesifik, penyaluran Dana Desa justru telah mendekati tuntas.
Dari total pagu Dana Desa sebesar Rp531,65 miliar untuk Kalimantan Selatan, pemerintah pusat telah menyalurkan Rp494,15 miliar atau 92,95 persen.
Empat kabupaten bahkan telah mencapai realisasi penyaluran 100 persen, yakni Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, dan Tanah Bumbu.
Dengan demikian, hingga 7 Agustus 2026, data SIKD DJPK Kementerian Keuangan memperlihatkan mayoritas transfer umum ke pemerintah daerah di Kalimantan Selatan telah berjalan.
Bahkan penyaluran Dana Desa mencapai 92,95 persen dengan empat kabupaten telah terealisasi 100 persen.
Namun, di sisi lain, penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pendanaan kelurahan masih tercatat 0 persen
Editor : Arif Subekti