RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, RANTAU – Gelombang keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Tapin akhirnya dibawa ke meja rapat.
DPRD Kabupaten Tapin memanggil manajemen PLN untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan agar krisis pasokan listrik segera berakhir.
Rapat yang digelar Rabu (5/8/2026) itu dipimpin Ketua DPRD Tapin, Achmad Riduan Syah didampingi Wakil Ketua DPRD Tapin, Midpay Syahbani dan tiga Ketua Komisi, serta beberapa anggota.
Hadir pula Manager PLN UP3 Barabai, Izbet Alighorky didampingi Manager ULP Binuang, Manager ULP Rantau, serta beberapa jajarannya yang menyampaikan langsung penyebab gangguan hingga proyeksi pemulihan sistem kelistrikan.
Achmad Riduan Syah mengatakan pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut atas banyaknya keluhan masyarakat yang terdampak pemadaman bergilir dalam beberapa pekan terakhir.
"Pada dasarnya masyarakat merasa sangat mengeluh karena pemadaman bergilir terjadi cukup sering. Karena itu kami ingin mengetahui secara langsung apa penyebabnya, apa kendalanya, dan bagaimana solusi yang dilakukan PLN agar persoalan ini segera teratasi," ujarnya.
Menurutnya, dampak pemadaman bukan hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pelayanan, hingga berbagai sektor lainnya.
Dalam rapat itu, DPRD Kabupaten Tapin mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan PLN untuk memulihkan sistem kelistrikan.
Namun, DPRD Kabupaten Tapin juga menegaskan akan mengawal komitmen yang telah disampaikan perusahaan listrik negara tersebut.
PLN, kata Achmad Riduan Syah, menjanjikan mulai 7 Agustus 2026 kondisi pemadaman bergilir sudah berakhir meski sistem masih berstatus siaga.
Selanjutnya, pada 25 Agustus 2026, sistem kelistrikan dijanjikan kembali normal dengan cadangan daya yang mencukupi.
"Kalau nanti ternyata tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tentu DPRD Kabupaten Tapin akan menindaklanjuti. Kami juga meminta agar kompensasi yang menjadi hak pelanggan benar-benar bisa dirasakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Selain itu, DPRD meminta agar selama masa pemulihan, durasi pemadaman dapat terus dikurangi sehingga aktivitas masyarakat tidak terlalu terganggu.
Sementara itu, Izbet Alighorky menyampaikan permohonan maaf kepada seluruht masyarakat Kabupaten Tapin atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman bergilir.
Ia menjelaskan langkah tersebut terpaksa dilakukan untuk menjaga agar sistem kelistrikan tidak mengalami blackout atau padam total.
"Pemadaman bergilir ini dilakukan untuk menyelamatkan sistem karena terjadi defisit daya akibat gangguan di tiga pembangkit besar. Pasokan listrik lebih rendah dibandingkan kebutuhan beban masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan beban," jelasnya.
Ia mengungkapkan perkembangan terakhir menunjukkan kondisi mulai membaik. Dari tiga pembangkit yang mengalami gangguan sejak 22–24 Juli 2026 lalu, dua unit telah kembali beroperasi normal.
Sementara satu pembangkit lainnya di Kalimantan Tengah juga sedang dalam proses masuk kembali ke sistem kelistrikan.
"Kami berharap mulai malam ini sudah tidak ada lagi pemadaman bergilir, meskipun status sistem masih siaga. Artinya cadangan daya masih sangat tipis, sehingga apabila terjadi gangguan sewaktu-waktu tetap ada potensi penyesuaian beban," katanya.
Status sistem diperkirakan benar-benar normal pada 25 Agustus, setelah pembangkit Asam-Asam kembali beroperasi penuh sehingga cadangan daya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.
Terkait keluhan jadwal pemadaman yang kerap berubah, Izbet mengakui kondisi tersebut terjadi karena pengaturan beban harus disesuaikan secara dinamis mengikuti perkembangan sistem kelistrikan. Akibatnya, jadwal yang telah diumumkan terkadang mengalami perubahan di lapangan.
Editor : Fauzan Ridhani