RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Pemerintah Kabupaten Balangan terpaksa menyesuaikan kembali arah kebijakan keuangannya. Langkah merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2026 ini diambil menyusul adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 53,8 miliar rupiah yang kabarnya dialihkan untuk program koperasi desa.
Akibat pemotongan tersebut, proyeksi pendapatan daerah sedikit menyusut menjadi 1,98 triliun rupiah. Menyikapi kondisi kas yang terbatas, pemerintah daerah akhirnya sepakat untuk mengerem pengeluaran dengan memangkas anggaran pembangunan sejumlah gedung.
Total belanja daerah yang kini ditekan menjadi 2,87 triliun rupiah dipastikan akan difokuskan penuh untuk urusan yang lebih mendesak, seperti perbaikan jalan raya dan saluran irigasi pertanian.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto memastikan bahwa perubahan hitungan pada draf APBD ini sudah melalui proses pertimbangan yang matang bersama dewan. Ia mengingatkan seluruh dinas agar cermat memilah program mana yang terpaksa ditunda atau dibatalkan.
Meski terjadi defisit atau kekurangan anggaran hingga 896,4 miliar rupiah, angka tersebut diklaim masih aman karena akan ditutupi menggunakan sisa uang tabungan daerah dari tahun sebelumnya.
"Setiap instansi harus sangat disiplin menerapkan efisiensi anggaran. Kita sudah bersepakat untuk mengalah pada program yang bukan prioritas agar kualitas pelayanan publik kepada warga tidak sampai menjadi korban," tegas Fakhriyanto.
Melihat kondisi kas daerah yang gampang goyah akibat kebijakan pusat, pemerintah daerah kini menyadari perlunya mencari jalan keluar agar bisa mandiri. Salah satu siasat jangka panjang yang mulai disiapkan di sela penyesuaian anggaran ini adalah mengelola aset-aset yang selama ini dibiarkan menganggur agar bisa menghasilkan uang tambahan.
Rencananya, pemerintah akan menyewakan atau mengelola harta kekayaan daerah dengan melibatkan pihak luar, seperti penataan kawasan Balangan Park. Tidak hanya itu, kawasan lubang bekas galian tambang batu bara di daerah Haur Batu juga akan dibicarakan dengan PT Adaro agar bisa disulap menjadi kawasan tempat wisata baru.
"Kita memang tidak bisa selamanya bergantung pada dana bantuan pusat yang jumlahnya selalu naik turun. Aset dan lahan yang kita miliki saat ini harus dimanfaatkan supaya bisa menambah uang kas secara mandiri dan membuka peluang ekonomi baru bagi warga," tambahnya.