RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) mendesak PT PLN segera memulihkan pasokan listrik yang belakangan kerap mengalami gangguan hingga memicu pemadaman bergilir di sejumlah wilayah.
Ketua DPRD HSS, H. Akhmad Fahmi, menilai kondisi tersebut telah mengganggu aktivitas masyarakat sekaligus pelayanan publik. Menurutnya, situasi itu menjadi ironi karena Kalimantan dikenal sebagai salah satu penghasil batubara terbesar di Indonesia, yang menjadi bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
"Kami sangat menyayangkan sampai terjadi pemadaman listrik seperti ini. Padahal Kalimantan merupakan penghasil batubara terbesar. Katanya karena masalah harga," ujarnya, Kamis (30/7/2026).
Fahmi meminta PLN segera mengambil langkah konkret agar pasokan listrik di HSS kembali normal. Ia mengatakan keluhan masyarakat terus bermunculan karena pemadaman bergilir masih berlangsung.
"Banyak warga yang resah. Kalau telat bayar listrik langsung diputus. Tapi ketika listrik sering padam seperti ini, masyarakat juga yang dirugikan," katanya.
Tak hanya mengganggu aktivitas, pemadaman juga disebut menimbulkan kerugian materi. Fahmi mengungkapkan adanya laporan warga yang kehilangan ikan koi peliharaan setelah sistem pendukung kolam terganggu akibat listrik padam.
"Ada warga yang terdampak pemadaman listrik, ikan koi peliharaannya mati karena listrik padam," ungkapnya.
Menurut Fahmi, pihaknya selama ini terus berkoordinasi dengan PLN ULP Kandangan terkait jadwal pemadaman. Namun, ia menilai persoalan utama berada di tingkat PLN Unit Induk Kalselteng yang mengelola sistem kelistrikan regional.
"Kalau hanya protes ke PLN Kandangan kurang tepat, karena titik masalahnya ada di PLN Unit Kalselteng. Mereka harus segera mempercepat perbaikan agar kondisi kembali normal," tegasnya.
Selain mendesak percepatan penanganan, Fahmi juga meminta PLN mengatur jadwal pemadaman secara lebih bijak apabila masih terpaksa dilakukan. Ia berharap kawasan perkantoran tidak menjadi sasaran pemadaman pada jam kerja karena berpotensi menghambat pelayanan kepada masyarakat.
"Kalau memang harus ada pemadaman, jangan dilakukan di kawasan perkantoran saat jam kerja. Pelayanan kepada masyarakat jangan sampai ikut terganggu," pungkasnya.
Editor : Eddy Hardiyanto