RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARBARU – Maraknya keluhan masyarakat terkait durasi pemadaman listrik bergilir yang dinilai merugikan aktivitas harian hingga roda ekonomi warga direspons tegas oleh wakil rakyat.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru memanggil manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) untuk meminta klarifikasi langsung.
Langkah ini diambil meny meny menyusul derasnya laporan yang masuk ke dewan, terutama dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak signifikan akibat terhentinya pasokan daya.
Ketua DPRD Banjarbaru, Muhammad Syahrial, menegaskan bahwa pemanggilan manajemen PLN merupakan bentuk pengawasan atas aspirasi konstituen yang mengeluhkan lamanya durasi pemadaman.
"Kami meminta penjelasan langsung terkait pemadaman bergilir ini. Pihak PLN menjelaskan bahwa saat ini sedang ada perbaikan," ujar Syahrial yang akrab disapa Bang Iyal, Rabu (29/7)
Bang Iyal mendesak PLN agar pemerataan pemadaman dilakukan secara transparan dan tidak menumpuk di area tertentu saja.
Selain itu, ia menekankan pentingnya mempersingkat durasi pemadaman agar dampak kerugian pada sektor ekonomi kerakyatan dapat diminimalkan.
"Banyak masyarakat, terutama pelaku UMKM, mengeluhkan durasi pemadaman yang cukup lama. Kami berharap permasalahan ini segera dituntaskan sehingga pasokan listrik kembali normal tanpa adanya pemadaman bergilir," tegasnya.
Menanggapi desakan dewan, Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kalselteng, Faharudin Fajar, menjelaskan bahwa gangguan teknis pada unit pembangkit menjadi pemicu utama berlakunya skema pemadaman bergilir di wilayah Kalsel dan Kalteng.
Meski demikian, Faharudin memastikan proses pemulihan sistem kelistrikan (recovery) terus menunjukkan tren positif. Durasi pemadaman yang semula diperkirakan memakan waktu 5 hingga 7 jam kini mulai berangsur menyusut.
"Proses perbaikan di PLTU Asam-Asam terus berjalan. Kemarin juga sempat ditinjau langsung oleh Kabinda melalui video call bersama Gubernur. Perbaikan diperkirakan selesai sepenuhnya pada 25 Agustus," ungkap Faharudin.
Untuk menopang beban sistem selama proses perbaikan berlangsung, PLN menyuntikkan pasokan listrik tambahan sebesar 100 megawatt (MW) dari Independent Power Producer (IPP).
Langkah ini terbukti efektif menekan frekuensi dan durasi pemadaman di lapangan.
Faharudin juga menjamin bahwa seluruh objek vital nasional serta fasilitas pelayanan publik steril dari skema pemadaman bergilir.
"Objek vital seperti rumah sakit, bandara, kantor pelayanan publik hingga pusat data kami upayakan tetap mendapatkan pasokan listrik," terangnya.
PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami warga dan memohon dukungan agar proses penormalan sistem berjalan lancar.
Pihaknya berkomitmen mengerahkan seluruh sumber daya demi mengembalikan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.