RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN – Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Tanah Bumbu diusulkan dilakukan melalui satu pintu. Langkah ini diharapkan mengakhiri tumpang tindih kewenangan antara Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) yang selama ini dinilai memperlambat penanganan lampu jalan rusak.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, mengatakan sistem pengelolaan satu pintu akan memperjelas pembagian tugas sehingga tidak lagi terjadi saling lempar tanggung jawab ketika ada PJU yang padam atau mengalami kerusakan.
"Kalau sudah satu pintu, penanganannya akan lebih mudah karena sudah jelas siapa yang bertanggung jawab," ujarnya.
Menurut Wayan, sebelum pengelolaan PJU dialihkan melalui mekanisme hibah kepada satu instansi, pemerintah daerah harus lebih dulu menuntaskan pendataan seluruh aset beserta kondisi fisiknya. Pendataan tersebut menjadi dasar dalam proses pengalihan pengelolaan.
Dari total 1.043 unit PJU yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Bumbu, baru 322 unit yang telah didata. Sementara 721 unit lainnya masih dalam proses inventarisasi.
Banyak Lampu Jalan Padam Berbulan-bulan
Wayan mengungkapkan, hingga kini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan lampu jalan padam. Bahkan, di sejumlah lokasi, kerusakan dibiarkan berlarut-larut tanpa penanganan.
Salah satu yang menjadi sorotan berada di Desa Wanasari, Kecamatan Sungai Loban, di mana lampu jalan dilaporkan tidak berfungsi selama berbulan-bulan, bahkan hampir satu tahun.
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya mengurangi kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu keamanan masyarakat yang melintas pada malam hari.
Untuk memastikan kondisi di lapangan, Komisi III DPRD Tanah Bumbu dalam waktu dekat akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik PJU.
Hasil sidak nantinya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar mendorong percepatan perbaikan lampu jalan dan penyelesaian pengalihan pengelolaan PJU agar berada di bawah satu instansi yang bertanggung jawab.
Editor : Eddy Hardiyanto