RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Amuntai – Komisi II DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menyoroti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang masih menjadi kendala utama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan. Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten HSU Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD HSU Gedung Baru Lantai II itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD HSU H. Mukhsin Haita didampingi Wakil Ketua Komisi II Dr. H. Teddy Suryana. Seluruh anggota Komisi II turut hadir bersama mitra kerja dari berbagai OPD.
Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD HSU pada 1 Juli 2026 yang menetapkan agenda pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ketua Komisi II DPRD HSU H. Mukhsin Haita mengatakan evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dibiayai APBD selama 2025. Hasilnya akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
"Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi bahan perbaikan pada pelaksanaan program berikutnya," ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Senin (13/7/2026) sore.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan realisasi anggaran, capaian kinerja, serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Komisi II menerima laporan dari Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, RSUD Pambalah Batung, hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Berdasarkan hasil pembahasan, sebagian besar program dinilai telah terealisasi sesuai target. Namun, hampir seluruh perangkat daerah mengungkapkan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan.
Selain itu, keterbatasan SDM, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi aparatur, juga dinilai memengaruhi efektivitas pelayanan publik.
Menanggapi hal tersebut, Komisi II DPRD HSU meminta seluruh OPD memperkuat kualitas perencanaan program, memaksimalkan pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi.
"Terkait hal ini kami di Komisi II DPRD HSU memberikan sejumlah masukan agar perangkat daerah memperkuat perencanaan program, mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pengembangan kompetensi," ungkap Mukhsin.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD HSU Dr. H. Teddy Suryana menegaskan pentingnya penyusunan program yang lebih tepat sasaran sehingga setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
"Anggaran di setiap OPD bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, terutama bagi OPD pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," pesannya.
Melalui rapat kerja tersebut, Komisi II DPRD HSU berharap pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menghasilkan evaluasi yang komprehensif. Hasil evaluasi itu diharapkan menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. (*)
Editor : M. Ramli Arisno