\RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, PARINGIN - Persoalan sistem zonasi hingga minimnya Guru Pendamping Khusus (GPK) bagi siswa berkebutuhan khusus menjadi sorotan dalam pertemuan antara Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Balangan dan DPRD Balangan, Kamis (9/7).
Dalam audiensi tersebut, rombongan PGRI yang terdiri dari pengurus cabang kecamatan hingga cabang khusus SMA, SMK, dan SLB menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan kepada Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arif.
Salah satu isu yang mencuat adalah perubahan pola pilihan masyarakat dalam menentukan sekolah bagi anak. Menurut para guru, kini banyak orang tua lebih memilih sekolah berbasis karakter yang tidak terikat sistem zonasi.
"Sekolah berbasis karakter saat ini memang lebih diminati masyarakat. Padahal sekolah umum juga telah menerapkan pendidikan karakter, hanya saja keterbatasan tenaga pendidik membuat pelaksanaannya belum bisa maksimal," ujar salah seorang guru yang enggan disebutkan namanya, Jumat (10/7).
Selain zonasi, PGRI juga menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah umum. Mereka berharap pemerintah memberikan dukungan berupa asesmen dari tenaga profesional serta penambahan Guru Pendamping Khusus (GPK) agar layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus dapat berjalan lebih optimal.
"Pendidikan inklusi harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Namun saat ini jumlah guru pendamping khusus masih sangat terbatas, sehingga menjadi tantangan besar bagi sekolah," katanya.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Balangan Saiful Arif menyatakan apresiasinya terhadap masukan yang disampaikan para pendidik.
Ia mengaku turut mengkhawatirkan potensi siswa-siswa berprestasi yang memilih melanjutkan pendidikan ke luar daerah karena mempertimbangkan kualitas maupun fasilitas sekolah.
"Jangan sampai anak-anak berprestasi kita lebih memilih sekolah di luar Balangan. Padahal pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui program 1.000 Sarjana," ujarnya.
Tak hanya membahas persoalan akademik, PGRI juga mengusulkan dukungan sarana operasional, seperti kendaraan dinas, serta fasilitasi koordinasi dana hibah dari pemerintah provinsi untuk mendukung kegiatan siswa jenjang SMA dan sederajat.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Balangan akan menggelar rapat koordinasi bersama pemerintah daerah guna membahas kebutuhan pendidikan secara lebih komprehensif.
"Kami akan mengundang Dinas Pendidikan, Bagian Aset, serta Dinas Kepegawaian untuk memetakan kebutuhan sarana, operasional, hingga formasi tenaga pendidik secara lebih jelas," tegas Saiful Arif.
Editor : Eddy Hardiyanto