RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Paringin - Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan sepanjang tahun 2025 mencatatkan rekor yang cukup kontras.
Di satu sisi kas daerah menggemuk berkat surplus pendapatan, namun di sisi lain eksekusi belanja program justru belum terserap maksimal hingga tutup tahun anggaran.
Berdasarkan data laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, realisasi pendapatan sukses melampaui target yang dipatok. Dari proyeksi awal sebesar Rp3,355 triliun, realisasi di lapangan mampu menembus angka Rp3,642 triliun atau mencapai 108,56 persen. Kemampuan kas daerah ini juga ditopang oleh penerimaan pembiayaan daerah yang terealisasi sebesar Rp637,9 miliar.
Namun, tingginya angka pemasukan tersebut tidak berbanding lurus dengan kecepatan penyerapan anggaran belanja. Dari total pagu dana sebesar Rp3,993 triliun yang disiapkan, pemerintah daerah tercatat baru merealisasikan penggunaan sekitar Rp3,394 triliun. Artinya, serapan belanja daerah baru menyentuh persentase 85 persen dan menyisakan ratusan miliar dana yang tidak tereksekusi.
Wakil Bupati Balangan, H Akhmad Fauzi, menilai tingginya capaian pendapatan ini merupakan bukti bahwa stabilitas finansial daerah berada dalam kondisi yang sangat sehat. Ketersediaan dana tersebut diklaim menjadi modal utama pemerintah untuk menggerakkan berbagai program prioritas di Bumi Sanggam.
"Alhamdulillah, pada tahun 2025 kita konsisten mendapatkan kemampuan anggaran yang baik sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan berbagai program, kegiatan maupun inovasi yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," ungkap Fauzi saat dikonfirmasi, Rabu (1/7).
Meski eksekusi belanja tertahan di angka 85 persen, Fauzi memastikan pemerintah daerah terus berupaya agar kucuran dana yang sudah digunakan benar-benar berdampak positif bagi perekonomian warga. Ia menegaskan, muara dari seluruh kebijakan anggaran ini adalah untuk mendorong masyarakat Balangan agar semakin berkembang, berdaya, dan mandiri. Terkait dinamika serapan yang ada, pihak eksekutif menyatakan sangat terbuka terhadap evaluasi demi penyempurnaan birokrasi ke depan.
Kondisi kas daerah yang tebal namun menyisakan pekerjaan rumah pada sektor serapan belanja ini mendapat respons dari legislatif.
Anggota DPRD Kabupaten Balangan dari fraksi partai Gerindra, H Hayatuddin, mengapresiasi pelaporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah sebagai wujud transparansi publik.
Namun, apresiasi tersebut diiringi dengan sejumlah catatan, terutama menyangkut efektivitas serapan anggaran agar sisa dana bisa dikelola jauh lebih efisien pada program yang menyentuh akar rumput.
Legislatif mendesak eksekutif untuk memperketat akuntabilitas kas daerah. Para wakil rakyat meminta jaminan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan serta berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat luas, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
"Laporan pertanggungjawaban ini kami harap tidak hanya sekadar menjadi kewajiban administratif semata. Tetapi harus menjadi instrumen evaluasi nyata terhadap capaian pembangunan, kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah ke depannya," tegas Hayatuddin.
Selain mengawal isu serapan belanja, jajaran legislatif juga mendesak pemerintah daerah agar terus menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD juga mewanti-wanti pihak eksekutif agar segera menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dari lembaga auditor negara demi mewujudkan pemerintahan yang bersih.
Editor : Sutrisno