RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, Barabai - Rancanagan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) mulai digodok legeslatif.
Dalam laporan yang disampaikan Bupati HST, Samsul Rizal, APBD HST tahun lalu mendapat raport baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel).
"Opini WTP dari BPK diterima setelah pemerintah daerah melakukan serangkaian koreksi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap laporan keuangan," ujarnya dalam Paripurna, Kamis (25/6/2026) lalu.
Lantas bagaimana struktur dan kerangka APBD HST 2025?
Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan HST Tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,871 triliun lebih atau 91,00 persen dari target yang ditetapkan. Sedangkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp312,27 miliar lebih atau 118,74 persen. Melampaui target.
Komponen PAD yang paling menonjol adalah Retribusi Daerah yang terealisasi 612,48 persen, jauh melampaui target. Sementara Pajak Daerah terealisasi 119,51 persen dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 100 persen.
Kemudian sisi belanja. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,02 triliun lebih atau 86,01 persen. Perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp152,18 miliar lebih.
Namun defisit itu tertutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp366,47 miliar lebih yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, sehingga SiLPA akhir Tahun 2025 tercatat sebesar Rp154,05 miliar lebih.
Terakhir dari sisi neraca. Total aset Pemerintah Kabupaten HST per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp3,8 triliun lebih, dengan kewajiban sebesar Rp82,12 miliar lebih dan ekuitas dana sebesar Rp3,22 triliun lebih.
Bupati Samsul Rizal berharap, proses penetapan Raperda ini dapat berjalan lancar dan segera mendapat persetujuan bersama.
"Karena persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD menjadi prasyarat bagi proses pembahasan Perubahan APBD berikutnya," pungkasnya.
Secara umum, tujuh fraksi yang ada di DPRD HST menerima LKPJ itu untuk dibahas menjadi Peraturan Daerah. Namun beberapa fraksi tetap memberikan catatan untuk perbaikan kedepannya.
Fraksi Partai Nasdem yang diketuai Yajid Fahmi menyampaikan catatan penting. Fraksi Nasdem menegaskan akan mengawal pembahasan Raperda ini secara serius dan mengingatkan agar laporan pertanggungjawaban tidak sekadar menjadi formalitas.
"Kami tidak akan pernah setuju jika laporan ini hanya dianggap sebagai formalitas tanpa adanya komitmen yang nyata dari pemerintah daerah untuk memperbaiki nasib rakyat HST," tegas juru bicara Fraksi Nasdem, Salhah.
Fraksi Nasdem juga mengingatkan agar semangat motto Barabai Menyala benar-benar tercermin dalam setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan, bukan sekadar slogan di spanduk.
"Kami juga menyatakan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten HST Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut" pungkasnya.
Sementara itu, Fraksi Golkar mengingatkan eksekutif agar ketahanan pangan dan pertanian menjadi prioritas tahun 2026 ini. Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dikenal sebagai daerah agraris, harus menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah.
Sektor ini tidak hanya menjadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Alokasi belanja daerah harus mampu menjawab kebutuhan para petani secara nyata, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, normalisasi saluran air, peningkatan jalan usaha tani, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta penguatan akses pemasaran hasil pertanian," ujar Juru Bicara, Abdi Akhyani, Senin (29/6/2026).
Fasilitas pertanian itu penting untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Selain itu, Pemerintah Daerah perlu mulai mendorong pengembangan hilirisasi produk pertanian agar hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
"Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih besar oleh masyarakat Hulu Sungai Tengah, sekaligus
membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru di daerah," pungkasnya.