RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BANJARMASIN – Setelah penetapan Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) se-Kalsel, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Kalsel langsung menyusun struktur organisasi untuk tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Kabupaten/Kota se-Kalsel masa bakti 2026-2031. Kini tinggal menunggu pengesahan melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Finalisasi dilakukan dalam rapat bersama tim formatur DPW PKB dengan jajaran KSB DPC PKB terpilih se-Kalsel. Seluruh dokumen administrasi, komposisi kepengurusan, hingga surat pernyataan komitmen pengurus dirampungkan.
Sekretaris DPW PKB Kalsel, Hilyah Aulia mengatakan hasil finalisasi kepengurusan akan segera diunggah ke sistem aplikasi DPP PKB untuk proses verifikasi dan penerbitan SK.
“Seluruh proses penyusunan kepengurusan ditargetkan selesai hari ini. Setelah berkas lengkap, kami segera mengunggahnya ke aplikasi DPP PKB sebagai bagian dari proses penerbitan SK,” ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Sabtu (20/6/2026) siang.
Menurut anggota DPRD Kota Banjarmasin ini, proses penyusunan pengurus sebenarnya telah berlangsung sejak pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab). Para ketua DPC terpilih telah menjaring dan menyusun komposisi kepengurusan sesuai kebutuhan organisasi di daerah masing-masing.
Sementara itu, Bendahara DPW PKB Kalsel, Hasanuddin AM menegaskan penentuan pengurus DPC PKB dilakukan melalui mekanisme yang objektif. PKB menerapkan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) untuk memastikan kader yang terpilih jadi pegurus benar-benar memiliki kapasitas dan komitmen dalam membesarkan partai.
“Tidak ada istilah penunjukan atau bagi-bagi jabatan. Semua yang terpilih merupakan hasil proses UKK yang dilakukan secara objektif dan sesuai aturan partai,” tegasnya.
Hasanuddin menyebutkan, struktur yang difinalisasi tidak hanya mencakup KSB, tetapi juga jajaran Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz di masing-masing DPC.
Terpisah, Ketua Tim Formatur DPW PKB Kalsel, Suripno Sumas menambahkan penyusunan kepengurusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat yang menjadi tradisi PKB. Salah satu prinsip yang dijaga adalah keterwakilan seluruh daerah pemilihan (dapil), serta menghindari munculnya kelompok-kelompok tertentu dalam kepengurusan.
“Kepengurusan harus mencerminkan keterwakilan wilayah dan dibangun atas dasar kesepakatan bersama. Tidak boleh ada kubu-kubuan maupun kepentingan kelompok tertentu,” kata Suripno yang juga anggota DPRD Kalsel tersebut.
Dengan rampungnya proses finalisasi tersebut, Suripno berharap para pengurus baru DPC PKB di seluruh kabupaten/kota dapat segera bekerja melakukan konsolidasi organisasi. "Pembentukan kepengurusan ini juga untuk mempersiapkan partai menghadapi agenda politik mendatang, termasuk Pemilu 2029," tutup Suripno.
Editor : Fauzan Ridhani