RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KANDANGAN - Tujuh fraksi di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pemandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna Lanjutan yang digelar di Lantai II Gedung DPRD HSS, Rabu (17/6/2026).
Dua ranperda yang dibahas yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Ranperda Perubahan Kedua atas Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat dipimpin Ketua DPRD HSS H. Ahmad Fahmi didampingi Wakil Ketua I H. Husnan. Berdasarkan daftar hadir, rapat dinyatakan memenuhi kuorum dengan kehadiran 17 dari 30 anggota DPRD HSS.
Dari pihak eksekutif, Wakil Bupati HSS H. Suriani hadir mewakili Bupati HSS H. Syafrudin Noor. Turut hadir Sekretaris Daerah HSS H. Muhammad Noor, para asisten, staf ahli, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun perwakilan.
Dalam penyampaian pemandangan umum, seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui kedua ranperda untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Meski demikian, masing-masing fraksi juga menyampaikan sejumlah masukan dan catatan sebagai bahan penyempurnaan pembahasan.
Juru bicara Fraksi PKS, H. Yusperi, menyatakan pihaknya menyetujui kedua ranperda tersebut dan mendukung pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan program pembangunan pada tahun berikutnya.
"Kami sangat menyetujui kedua ranperda ini. Pemanfaatan anggaran, termasuk SiLPA, agar dapat segera dilaksanakan pada tahun berikutnya. Untuk sektor pajak dan retribusi, kami mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan agar lebih maksimal," ujarnya.
Sementara itu, Fraksi NasDem melalui H. Haidir Sani mengapresiasi penyampaian kedua ranperda serta capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab HSS.
"Raihan WTP ke-13 kalinya merupakan bukti komitmen dan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBD. Kami juga menilai kebijakan penurunan tarif pajak berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah, namun pemerintah daerah tetap perlu kreatif mencari objek pajak baru agar PAD tidak menurun," katanya.
Fraksi Golkar melalui Muhlis Ridhani menyoroti perlunya peningkatan akurasi proyeksi pendapatan serta optimalisasi penyerapan belanja daerah.
"Kami meminta agar orientasi kebijakan pajak benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Beberapa pasal perlu disesuaikan agar tarif yang ditetapkan mencerminkan kondisi ekonomi riil dan tidak membebani masyarakat," ujarnya.
Juru bicara Fraksi PKB, Yulia Rahmi, turut menyampaikan apresiasi atas capaian WTP yang kembali diperoleh Pemkab HSS.
"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian opini WTP. Selain itu, optimalisasi pemungutan pajak perlu terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat," katanya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ahmad Rizali menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar penggunaan anggaran tetap sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.
"Pengawasan terhadap laporan pertanggungjawaban APBD harus dimaksimalkan untuk mencegah penyimpangan dan memastikan pelaksanaannya sejalan dengan RPJMD. Optimalisasi pendapatan juga jangan sampai memberatkan masyarakat dan harus tetap memperhatikan iklim investasi daerah," ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Gerindra yang disampaikan Mutia Silvana menyatakan persetujuan penuh terhadap kedua ranperda tersebut.
"Kami menyetujui kedua ranperda ini dan berharap pembahasan selanjutnya berjalan lancar sehingga dapat mendukung pelaksanaan regulasi pemerintah daerah demi kepentingan pembangunan," katanya.
Adapun Fraksi PPP-Gelora melalui Ibnu Safari Rahman menyoroti masih besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Besarnya SiLPA menunjukkan masih adanya anggaran yang belum terserap secara maksimal. Penyesuaian tarif pajak dan retribusi juga harus didasarkan pada analisis dampak ekonomi dan sosial yang matang agar tidak membebani masyarakat," ujarnya.
Menanggapi berbagai pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, Wakil Bupati HSS H. Suriani mengatakan pemerintah daerah akan memberikan jawaban secara resmi pada rapat berikutnya.
"Kami sudah mendengar seluruh pandangan umum fraksi, termasuk berbagai masukan terkait pengelolaan APBD dan kebijakan perpajakan daerah. Seluruhnya akan kami respons secara resmi pada agenda rapat berikutnya," ujarnya.
Rapat Paripurna Lanjutan berlangsung tertib dan lancar. Selanjutnya, DPRD HSS akan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati HSS terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas kedua ranperda tersebut.
Editor : Fauzan Ridhani