RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN - Tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp1,34 triliun menjadi sorotan seluruh fraksi di DPRD Tanah Bumbu.
Pandangan tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2025, Senin (15/6/2026).
Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PAN, Golkar, dan NasDem Sejahtera secara kompak meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan terkait besarnya dana yang tidak terserap hingga akhir tahun anggaran.
Selain menyoroti SiLPA, DPRD juga menilai realisasi belanja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masih belum optimal. Beberapa SKPD bahkan tercatat memiliki tingkat serapan anggaran di bawah 80 persen.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Sarniah, mengatakan angka SiLPA sebesar Rp1,34 triliun tergolong sangat besar jika dibandingkan dengan total APBD Tanah Bumbu yang berkisar Rp4 triliun.
Menurutnya, dana yang mengendap hampir 32 persen dari total anggaran menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Tak hanya itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti sekitar Rp775 miliar belanja daerah yang tidak terealisasi sepanjang tahun anggaran 2025.
"Apa saja kendala teknis dan prosedural yang dihadapi SKPD tersebut?" ujar Sarniah.
Ia meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci apakah rendahnya serapan anggaran dipengaruhi faktor regulasi, keterlambatan proses pengadaan, atau persoalan manajerial di masing-masing SKPD. Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kejelasan terkait rencana pemanfaatan dana SiLPA tersebut.
Sorotan serupa disampaikan Fraksi PKB. Juru Bicaranya, Haris Fadilah, menilai masih terdapat organisasi perangkat daerah yang belum mampu memenuhi target pelaksanaan program.
Ia mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang terlambat merealisasikan kegiatan dan mengambil langkah tegas agar kondisi serupa tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Boby Rahman, menekankan pentingnya mengukur dampak rendahnya realisasi belanja terhadap capaian pembangunan daerah, indikator kinerja utama, serta kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang lebih efektif agar anggaran pembangunan dapat terserap secara maksimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Meski memberikan berbagai catatan kritis, seluruh fraksi tetap mengapresiasi capaian Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan tahun 2025.
Prestasi tersebut menjadi raihan opini WTP ke-13 secara berturut-turut bagi Kabupaten Tanah Bumbu.
Editor : Eddy Hardiyanto