RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (DPRD HSS) mulai membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui rapat kerja bersama pihak eksekutif di ruang rapat DPRD HSS, Rabu (3/6/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD HSS, H Husnan dan HM Kusasi. Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten HSS, H Muhammad Noor mewakili Pemkab HSS bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kesempatan itu, H Husnan menegaskan pentingnya pembahasan KUA-PPAS sebagai fondasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun mendatang.
"Kami berharap proses pembahasan ini dapat berjalan secara objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. KUA dan PPAS menjadi dasar penting dalam menentukan arah pembangunan daerah ke depan," ujarnya saat memimpin rapat.
Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar program-program pembangunan yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah HSS, H Muhammad Noor menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan DPRD selama proses penyusunan dokumen anggaran.
"Pemerintah Daerah siap memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan ini. Harapan kami, dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat disusun secara tepat sehingga mampu mendukung prioritas pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Rapat kerja tersebut menjadi tahapan awal dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027. Berbagai masukan dan pandangan turut disampaikan dalam pembahasan guna memastikan program serta kegiatan yang akan dirancang nantinya dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten HSS.
Melalui pembahasan awal ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten HSS menunjukkan komitmen bersama untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kondisi fiskal daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun mendatang dapat berlangsung lebih terarah dan berkelanjutan.
Editor : Fauzan Ridhani