RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BATULICIN – Sejumlah nelayan di Batulicin mengeluhkan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dan Pertalite untuk kebutuhan melaut. Mereka berharap distribusi BBM subsidi lebih memprioritaskan nelayan dan petani sebagai kelompok yang memang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.
Keluhan tersebut mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Bumbu bersama sejumlah instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagri), Dinas Perikanan, pihak kecamatan, kepolisian, kelurahan, pengelola SPBU Batulicin, serta perwakilan nelayan, Kamis (4/6).
Ketua Kelompok Usaha Bersama Barokah Bambangan, Nasrul, mengatakan nelayan sangat bergantung pada BBM subsidi untuk menunjang aktivitas melaut. Dari 15 anggota kelompoknya, sembilan orang menggunakan solar subsidi sebagai bahan bakar utama.
Menurutnya, setiap nelayan rata-rata membutuhkan sekitar 100 liter solar per bulan untuk melaut selama kurang lebih 10 hari. Namun dalam praktiknya, nelayan kerap menghadapi kendala saat membeli BBM subsidi di SPBU.
“Kami hanya meminta jangan dipersulit saat membeli solar untuk kebutuhan melaut,” ujar Nasrul.
Ia menegaskan, BBM subsidi merupakan salah satu komponen terbesar dalam biaya operasional nelayan. Ketika akses terhadap BBM terhambat, aktivitas penangkapan ikan ikut terganggu dan berpotensi menurunkan pendapatan nelayan.
Karena itu, para nelayan meminta pengelola SPBU menyisihkan kuota khusus solar dan Pertalite subsidi untuk kebutuhan nelayan. Mereka juga berharap pengawasan distribusi BBM subsidi diperketat agar benar-benar tepat sasaran.
Menanggapi keluhan tersebut, Pengawas SPBU Batulicin, Zein, menjelaskan bahwa pihaknya wajib menjalankan aturan yang ditetapkan pemerintah dalam penyaluran BBM subsidi.
Menurut dia, SPBU tidak dapat melayani pembelian BBM subsidi tanpa barcode yang terdaftar dalam sistem. Selain itu, pembelian solar subsidi juga dibatasi maksimal 75 liter dalam satu kali transaksi.
“Kami tidak berani memberikan BBM subsidi apabila tidak ada barcode yang terdaftar,” kata Zein.
Ia menambahkan, pihak SPBU juga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan seseorang sebagai pelangsir selama yang bersangkutan memiliki barcode dan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, muncul usulan agar nelayan memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Perikanan sebagai dasar untuk mendapatkan akses BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, memastikan pihaknya akan terus memantau persoalan tersebut agar kebutuhan BBM nelayan tetap terpenuhi dan distribusi subsidi berjalan sesuai sasaran.
“Kami akan mengawal persoalan ini karena BBM merupakan kebutuhan utama nelayan untuk melaut dan mencari nafkah,” ujarnya.
Editor : Eddy Hardiyanto