RADARBANJARMASIN.JAWAPOS.COM, BARABAI – Komisi I DPRD Hulu Sungai Tengah (HST) meminta Dinas Pendidikan HST segera mempercepat operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Bahasa Inggris yang bangunannya telah rampung dibangun.
Ketua Komisi I DPRD HST, Yajid Fahmi mengatakan, pendirian lembaga tersebut merupakan cita-cita panjang pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Bumi Murakata.
Meski secara nomenklatur berubah dari rencana awal Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi LKP Bahasa Inggris, menurutnya hal itu tidak mengurangi harapan besar terhadap keberadaan lembaga tersebut.
“Bangunan ini memakan anggaran miliaran rupiah, harapannya juga besar. Ya secepatnya segera beroperasi,” ujarnya.
Ia menilai, saat ini bangunan sudah selesai dan hanya tinggal melengkapi fasilitas penunjang serta peralatan operasional.
Yajid berharap operasional lembaga itu tidak menunggu hingga akhir 2026. Karena itu, Komisi I DPRD HST meminta Dinas Pendidikan segera berakselerasi dalam memenuhi kebutuhan fasilitas.
“Kekurangan fasilitas segera dilengkapi. Operasionalnya mudah-mudahan jangan sampai menunggu akhir tahun 2026,” katanya.
Selain meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, hadirnya LKP Bahasa Inggris juga dinilai berpotensi menyerap tenaga kerja baru di HST.
Namun, Yajid menekankan pengelolaan lembaga harus mengedepankan profesionalitas. Ia meminta tenaga pengelola yang direkrut benar-benar memenuhi standar kompetensi, bukan karena faktor kedekatan.
“Kalaupun ada rekrutmen harus memenuhi standar yang ada. Profesionalitas sangat penting,” tegasnya.
Menurutnya, bangunan LKP Bahasa Inggris di HST bahkan dinilai lebih bagus dibanding daerah lain. Karena itu, kualitas sumber daya manusia pengelolanya juga harus unggul.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan HST, Muhammad Anhar menjelaskan, perubahan konsep dari UPT menjadi LKP dilakukan untuk menyesuaikan aturan terbaru dalam Permendikdasmen yang terbit pada akhir 2025.
Regulasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memiliki lembaga kursus resmi milik pemerintah atau “plat merah”.
“Dari hasil audiensi dengan direktur kelembagaan pendidikan nonformal, ternyata belum ada daerah lain yang memiliki lembaga seperti ini. Jadi HST berpotensi menjadi yang pertama,” pungkasnya.
Editor : Arief